LKP2 Duga Ada Maladministrasi BPJS Ketenagakerjaan Jatim

0
FOTO. Ilustrasi, sumber liputan6.com

LEAD.co.id | Puluhan orang yang tergabung dalam peserta/ahli waris Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) sektor informal, Jum’at lalu (09/04/21) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.

BP Jamsostek sektor informal meliputi pedagang, pekerja pasar dan beberapa pekerja non ASN di lembaga pemerintahan dari Pasar Prambon Sidoarjo, Pasar Porong Sidoarjo dan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan di Kota Pasuruan.

Massa aksi yang diterima Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, menuntut pemenuhan hak ahli waris berupa pencairan santunan Jaminan Kematian dan diaktifkannya kembali kepesertaan yang sempat diputus sepihak oleh BP Jamsostek pada peserta sektor informal.

Baca :  Suntik KB, Alat Kontrasepsi Primadona di Pamekasan

Melalui keterangan pers yang diterima redaksi Minggu (18/04/21) Firman Firdhousi Soetanto selaku Ketua Lembaga Kajian Pelayanan Publik (LKP2) menduga adanya maladministrasi BP Jamsostek Jawa Timur dalam kasus ini dari beberapa peserta BP Jamsostek belum terbayarkan santunan kematian hingga ratusan peserta di Sidoarjo dan Pasuruan yang diputus sepihak. Bahkan meskipun diputus kepesertaannya, tiap bulan iuran mereka masih bisa dibayarkan ke rekening yang diberikan oleh BP Jamsostek.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, maladministrasi itu perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan,” paparnya.

Baca :  GPK Jombang Awali Muscab Marathon se-Jawa Timur

Dirinya juga menegaskan bentuk-bentuk maladministrasi dalam kasus ini yakni penundaan pelayanan yang berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum dan salah pengelolaan.

“BPJS Ketenagakerjaan itu badan hukum publik yang mengelola jaminan sosial pekerja jadi tidak semestinya melakukan tindakan maladministrasi terhadap pesertanya, apalagi mereka telah terdaftar dan rutin membayar iuran tiap bulannya. Kami akan advokasi ahli waris pekerja tersebut dan akan melaporkan BPJS Ketenagakerjaan ke Ombudsman,” tegasnya.

Menurutnya kalau ada permasalahan terkait syarat kepesertaan yang tidak sesuai dengan peraturan BPJS mestinya dilakukan pemeriksaan di awal, jangan di ujung pengajuan klaim baik jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Baca :  Gempa M6,1: Enam Meninggal Dunia dan Satu Luka Berat

“BPJS Ketenagakerjaan bukan asuransi jadi wajib memberikan perlindungan dan jaminan sosial terhadap seluruh pekerja. Pencairan klaim semua program Jamsostek pesertanya harus dibayarkan. Selain itu harus diaktifkan kembali kepesertaan yang sempat diputus sepihak oleh BP Jamsostek pada peserta sektor informal tersebut,” pungkasnya.

Kontributor : Haqqi
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here