LPKP Minta Penegak Hukum Periksa Proyek RSUD Leuwiliang

0
DPRD, Proyek, RSUD, Leuwiliang
Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor mendatangi lokasi Proyek Pembangunan RSUD Leuwiliang, Senin (14/9/2020).

LEAD.co.id | Perubahan desain pondasi proyek pembangunan ruang rawat inap RSUD Leuwiliang yang menuai polemik beberapa waktu lalu, disayangkan berbagai pihak. Karena itu, penegak hukum diminta turun untuk memeriksa kejanggalan proyek yang telah menjadi perhatian publik ini.

“Karena, kalau ada perubahan hal ini tidak bisa semudah ini. Tapi harus melakukan kajian ulang dari awal, harus ada team ahli yang melakukannya juga,” ujar Rahmatullah, Direktur Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP), di Kabupaten Bogor, Selasa (29/9/2020).

Atas hal itu, LPKP meminta Penegak Hukum baik Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) maupun kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar agar turun langsung untuk memeriksa proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang. Pasalnya perubahan desain pondasi yang dilakukan secara diam diam itu berpotensi adanya tindakan korupsi.

Baca :  Tak Mampu Bayar, Ariska dan Bayinya Tertahan di RSUD Bogor

Pasalnya, jika perencanaan yang awalnya gagal, artinya harus melakukan perencanaan ulang sampai matang. Jangan sampai ada peribahasa ‘jika gagal perencanaan sama artinya merencanakan kegagalan’,” papar Rahmat.

Sebelumnya, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor melakukan Sidak ke lokasi proyek pembangunan RSUD Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Senin (7/9). Mereka menemukan adanya kejanggalan, diantaranya pelaksanaan Kontruksi Sarang Laba-Laba yang diubah menjadi tiang pancang.

Berbagai pihak mengaku heran dengan perubahan desain pada proyek pembangunan RSUD Leuwiliang tanpa melalui mekanisme yang telah diatur. Karena, untuk mengubah konstruksi maka akan berdampak pada perubahan perubahan arsitektur lainnya.

Baca :  Mengintip Ruang Isolasi Corona di RSUD Pamekasan

“Aneh bin ajaib, seharusnya setiap perubahan desain apalagi menyangkut konstruksi tidak semudah itu alasannya (rawan gempa), tentunya harus ada kajian kajian teknis, dan lainnya,” papar Thoriq Nasution dari Forum Pemerhati Jasa Konstruksi dan Pembangunan kepada Tim LEAD.co.id, Selasa (8/9).

Menurutnya, perubahan desain konstruksi yang dilakukan secara diam diam, maka bisa terindikasi adanya praktik korupsi. Selain itu, lanjut dia, mengubah spesifikasikasi teknis dengan tidak adanya addendum, jelas telah menyalahi Perpres Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here