LSM KAMPAK Papua Pertanyakan Dana yang Dibagi-bagikan Bupati Waropen ke Masyarakat

27
0

LEAD.co.id | LSM KAMPAK Papua Region Kabupaten Waropen, mempertanyakan dana yang dibagi-bagikan oleh Bupati Waropen Yermias Bisai, S.H, M.H beserta para Caleg Partai Demokrat. Pasalnya, hampir tiga minggu, masyarakat mempertanyakan dana senilai Sepuluh Juta Rupiah per Kepala Keluarga (KK) yang pernah dijanjikan tersebut.

Menurut hasil Investigasi LSM KAMPAK Papua yang diterima Redaksi LEAD.co.id, sejak tanggal 11 April 2019 pada saat-saat menjelang hari pencobolosan (17/4), Bupati Waropen Yermias Bisai selaku ketua DPC Partai Demokrat telah melakukan Safari Politik dengan mengunjungi distrik-distrik dan kampung-kampung untuk membagi-bagikan uang Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) per KK dengan dalil Program Gerakan Pemberantasan Kemiskinan Masyarakat Waropen (GPMKESMAWAR) senilai Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliard Rupiah) dari Dinas Kesehatan Waropen dan dari Dinas Perindakop Waropen dengan Program Pelaku Usaha Ekonomi Kerakyatan Pemberdayaan Kewirausahaan Kelompok Pengusaha Orang Asli Papua (OAP) senilai Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliard Rupiah). Atas hal itu, Koordinator LSM KAMPAK Papua Region Kabupaten Waropen, Oskar Wenggi mempertanyakan keberadaan dana – dana tersebut.

Baca :  Curah Hujan Tinggi, Waspadai Banjir Susulan di Sentani

“Bagaiman bisa Bupati Waropen Yermias Bisai membagi-bagikan kepada masyarakat yang mana keterlibatan Caleg-Caleg Partai Demokrat dalam proses pembagian dana tersebut,” ungkap Oskar kepada Redaksi LEAD.co.id, Sabtu (11/5/2019).

Menurut hasil investigasi lapangan LSM KAMPAK Papua, bahwa Dana GPMKESMAWAR itu berasal dari Program GERBANG MAS Gubernur Papua Lukas Enembe. M.H, sedangkan Dana Modal Usaha dari Perindakop Kabupaten Waropen juga adalah Dana Otsus Papua yang berasal dari pembagian Provinsi. Menurut Oskar, dana-dana program tersebut jika digunakan dan diberikan kepada masyarakat, itu sudah pasti ada juknis penggunaannya bukan dibagi-bagi dengan sembarangan.

Baca :  Kontak Senjata dengan KKB, Tiga TNI Gugur

“Ini uang negara pasti ada aturan teknisnya, masa orang mau kasih uang sembarangan tanpa ada aturannya, dan peruntukannya juga tidak jelas kepada siapa penerima uang Rp. 10.000.000 tersebut,” tegas Oskar.

Oskar melanjutkakn, dari hasil investigasi ditemukan sumber-sumber dana yang digunakan baik dari dinas kesehatan waropen maupun dari dinas perindakop waropen, diantaranya dinas kesehatan kurang lebih hampir Rp. 5.000.000.000 (Lima Miliard Rupiah) dan Dinas Perindakop sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliard Rupiah) yang ditemukan dilapangan sekitar Rp. 31.129.211.502 (Tiga Puluh Satu Miliard Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Rupiah).

Baca :  Merasa Lahannya Diserobot, Warga Gugat Korem 181 PVT Sorong

“Dana GPMKESMAWAR dan Usaha Kerakyatan AOP itu peruntukannya tidak sembarang, harus sesuai dengan data yang jelas, contoh bagi GPMKESMAWAR itu peruntukannya bagi masyarakat yang benar-benar sakit,lumpuh,kena kusta dan juga HIV/AIDS; jadi dana-dana itu tidak benar di berikan sembarangan, termasuk yang dari perindakop,” terang Oskar.

Atas hal itu, LSM KAMPAK Papua Region Kabupaten Waropen mempertanyakan Bupati Waropen dan caleg-caleg Partai Demokrat yang terlibat dalam proses penggunaan dana tersebut. Pihaknya juga akan meminta pihak Polda Papua menindaklanjuti adanya dugaan penipuan yang sudah terjadi sejak tanggal 11 April 2019 – 19 April 2019.

“Seharusnya Masa Tenang Bupati dan rombongan Tim Safari Politik serta caleg-caleg Partai Demokrat wajib hukumnya diperiksa,” tutur Oskar Wenggi. (Dzl)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here