BOGOR (Lead.co.id) – Mahasiswa dari berbagai kampus di Bogor telah menggelar demonstrasi di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (8/4/2022). Aksi itu terkait masa jabatan Presiden serta kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM.
Dalam aksinya, mahasiswa melakukan long march dari Tugu Kujang menuju Istana Bogor hingga menyebabkan kemacetan di Jalan Otista-Jalan dan jalan Juanda, Kota Bogor.
Tampak ratusan mahasiswa menggunakan berbagai jas almamater kampus masing masing. Mereka membentangkan spanduk bertulis “Bogor Menggugat Istana”, “Geruduk Istana Bogor”, “Tolak 3 Periode”, “Turunkan Harga BBM”, “Mendag Mundur”.
Sebanyak 800 personel gabungan dari Polri dan TNI disiagakan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa para mahasiswa.
Kapolresta Bogor Kota Kombes pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, aksi tersebut tidak mendapat izin dari kepolisian. Namun, pihaknya tetap memberikan pengamanan agar tidak ada penyusupan.
“Ya mereka memberitahukan (rencana unjuk rasa). Kita tidak memberikan izin. Karena masih di level 2. Tapi tetap kita harus mengamankan supaya nanti tidak ada disusupin orang dan sebagainya,” kata Susatyo.
Dalam keterangannya, mahasiswa yang mengatasnamakan Gerakan Bogor Menggugat Istana itu menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dan Penundaan Pemilu 2024. Mereka meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait wacana tersebut.
Mereka juga mendesak segera Presiden Jokowi untuk mencopot Menteri Perdagangan dan segera mengambil langkah preventif untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Selain itu, juga mendesak Pemerintah untuk menurunkan harga BBM non-subsidi dan memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat, serta membatalkan kenaikan PPN karena akan menyebabkan kenaikan harga bahan pokok.
Terkait wacana Penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden, sebelumnya Jokowi telah menyatakan bahwa, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur persoalan itu.
“Tetapi yang jelas, konstitusi kita sudah jelas. Kita harus taat, harus patuh terhadap konstitusi, ya,” ujar Jokowi pada Rabu (30/3).
Bahkan, saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta (5/4), Jokowi meminta jajarannya untuk tidak menimbulkan polemik di masyarakat dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan, ndak,” tandasnya.
