BOGOR (Lead.co.id) – Kolektif mahasiswa Universitas Djuanda Bogor berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Badan Gizi Nasional dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai bentuk protes atas dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2025 yang nilainya disebut mencapai triliunan rupiah.
Aksi tersebut muncul setelah mahasiswa melakukan penelusuran terhadap data publik pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) LKPP dan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Dari hasil kajian itu, mahasiswa menemukan sejumlah dugaan kejanggalan dalam tata kelola anggaran di lingkungan BGN.
Koordinator aksi, Muhammad Ryan menyebut terdapat indikasi kuat ketidakwajaran dalam proses perencanaan hingga realisasi anggaran.
“Kami menemukan adanya selisih yang sangat besar antara pagu dan realisasi anggaran, penggunaan kode anggaran yang tidak sesuai, hingga pengadaan bernilai besar melalui penunjukan langsung tanpa transparansi yang jelas,” ujarnya.
Mahasiswa juga menyoroti sejumlah paket pengadaan yang telah dinyatakan selesai namun tidak mencantumkan identitas vendor dalam sistem. Kondisi tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Selain itu, mereka menduga adanya praktik pooling anggaran hingga triliunan rupiah dalam satu kode mata anggaran yang dinilai rawan disalahgunakan. Sorotan juga tertuju pada pengadaan sektor teknologi informasi senilai Rp1,2 triliun yang disebut menggunakan metode penunjukan langsung.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut tidak bisa dianggap sekadar kesalahan administratif, melainkan berpotensi mengarah pada praktik korupsi yang sistematis dan terstruktur.
Dalam aksi nanti, mahasiswa akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak KPK segera melakukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan di BGN, membuka seluruh proses pengadaan secara transparan termasuk identitas vendor, melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran BGN Tahun 2025, serta menindak seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Kami tidak ingin anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan gizi masyarakat justru disalahgunakan. Ini bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menyangkut kepentingan publik,” tegas Ryan.
Aksi unjuk rasa tersebut direncanakan berlangsung dalam waktu dekat di Kantor BGN dan KPK.
Penulis: Surya SP
