Mapancas Kota Bogor Tuntut Bubarkan Detektif Covid-19

0
Mapancas, Kota Bogor, Detektif, Covid-19
Mapancas Kota Bogor melakukan aksi demonstrasi di Istana Kepresidenan, Balai Kota dan DPRD Kota Bogor, Jumat (17/7/2020).

LEAD.co.id | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Mahasiswa Pancasila (Mapancas) Kota Bogor melakukan aksi demonstrasi di tiga titik yaitu Istana Kepresidenan, Balai Kota dan DPRD Kota Bogor, Jumat (17/7/2020). Mereka menuntut Detektif Covid-19 dibubarkan dan cabut Undang Undang (UU) No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

“Adapun landasan aksi yang kami sampaikan di depan Balaikota, Istana dan DPRD Kota Bogor adalah terkait UU No 2 tahun 2020 dan Detektif Covid-19 yang dibentuk Walikota Bogor Bima Arya,” ungkap Koordinator aksi dari Mapancas, Ferga Aziz.

Dia menganggap, Detektif Covid-19 bentukan Wali Kota Bogor Bima Arya sama saja dengan Gugus Tugas Covid-19 yang diketuai oleh Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim.

Baca :  PGK dan KNPI Siap Berkolaborasi dalam Pendidikan Anti Korupsi

“Jadi kami menilai ada dua matahari di Kota Bogor. Artinya seakan-akan ada perlombaan di dua orang tersebut,” ujarnya

Selain itu, lanjut Ferga, detektif Covid-19 ini belum ada payung hukum sedangkan fungsi dan tugasnya sama saja dengan gugus tugas. Karenanya, lanjut dia, Pemkot Bogor tinggal memaksimalkan Gugus Tugas, tidak perlu membentuk detektif Covid-19.

“Yang jelas setelah kami kaji mungkin Bima merujuk kepada undang-undang nomor 2 tahun 2020 bahwa anggaran detektif Covid-19 ini engga bisa diminta transparansinya,” ucapnya.

Belum lagi, kata Ferga, detektif Covid ini tidak ketahui siapa saja yang terlibat. Karenanya, pihaknya menilai ada kemungkinan yang terlibat adalah orang-orang yang terdaftar di aparatur wilayah seperti RT, RW, dan puskesmas.

Baca :  Corona Cekik Ekonomi Rakyat di Medan, DD Waspada Distribusikan Paket Sembako

“Bagi kami tidak perlu mengeluarkan anggaran detektif Covid-19 karena memang sudah tugas mereka sebagai pemerintahan,” pungkasnya.

Sedangkan dalam UU No. 2 tahun 2020 dijelaskan bahwa, satu diantaranya adalah tentang pertumbuhan ekonomi global yang kemungkinan turun hungga 1,5 persen. Hal itu akan mempengaruhi perekonomian Indonesia saat Pandemi corona virus disease 2019 (Covid-19) berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia.

Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah. Mahasiswa menilai bahwa itu akan berdampak dan membebani pemerintahan selanjutnya.

Baca :  Lawan Covid-19, Kelurahan Gladak Anyar Pamekasan Semprot Disinfektan

“Hal itu pula yang dikritik oleh mahasiwa agar UU tersebut dicabut,” tegas Ferga.

Selain itu, menurut Ferga, dalam UU 2 tahun 2020 Pasal 2 ayat 1 huruf a tentang batasan defisiit anggaran melampui 3%, pasal 27 ayat 2 memberikan hak imunitas (kebal hukum) dan pasal 28 adalah Omnibus Law dalam bentuk lain, karena dalam pasal a quo menangguhkan 12 UU sehingga mengangkangi peran Yudikatif.

Reporter : Sally Sumeke
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here