Oleh: Muhammad Rafiq
Ledakan informasi di seluruh dunia yang dimungkinkan melalui leberalisasi gelombang udara era 1970-an, perkembangan teknologi kabel dan satelit pada 1980-an dan pertumbuhan internet dan telepon nirkabel sejak 1990-an telah membuat kehidupan makin rumit bagi partai politik di negara demokrasi.
Partai politik menghadapi warga negara yang lebih kompleks dan berubah. Populasi multikultural membuat prilaku pemilik agak sulit diprediksi.
Penggunaan internet di masyarakat telah meningkat tajam dengan penetrasi cukup bervariasi. Internet cukup membuktikan dirinya sebagai forum ideal untuk kegiatan politik.
Sejarah perkembangan politik di era telekomunikasi internasional, makin menunjukkan pergeseran kepentingan ke ruang berbasis internet.
Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan politik melalui Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak pada 23 September 2020 mendatang, dengan rincian 9 pemilihan gubernur, 224 pemilihan bupati dan 37 pemilihan walikota.
Di zaman serba internet, perhitungan jumlah pengguna internet menentukan sejauh mana partisipasi politik terhadap suksesi Pilkada. Berdasarkan laporan We Are Social, pada Januari 2020 disebutkan sebanyak 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Jika dihitung bedasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 juta jiwa, itu artinya 64 persen setengah penduduk Indonesia telah tersamnung dengan akses internet.
Persentase pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun dengan masing-masing jenis perangkat, di antaranya mobile phone sebesar 96 persen, smartphone 94 persen, non-smartphone mobile phone sebanyak 21 persen, laptop atau komputer desktop sebesar 66 persen, table 23 persen, konsol game 16 persen hingga virtual reality device 5,1 persen.
Dari laporan tersebut, diketahui sebanyak 338,2 juta masyarakat Indonesia sudah menggunakan ponsel dan ada 160 juta pengguna aktif media sosial (medsos). Menariknya, medsos yang paling banyak ‘ditongkrongi’ oleh pengguna internet Indonesia, di antaranya YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest, We Chat, Snapchat, Skype, Tik Tok, Tumblr, Reddit, Sina Weibo.
Sedangkan untuk jumlah media massa di Indonesia pada 2018 diperkirakan 47 ribu, di antaranya 43.300 media online, sekitar 2 ribu hingga 3 ribu media cetak, sisanya radio dan stasiun TV. Menarik melirik jumlah media online yang angkanya begitu besar dibandingkan media cetak.
Menarik dari laporan tersebut, internet memberikan kesempatan bagi partai politik, kandidat, dan politisi untuk berhubungan dengan masyarakat. Bahkan, geliat pengguna internet usia 16 hingga 64 tahun telah membuka ruang bagi politisi baru untuk mendapatkan perhatian dan menggalang dukungan.
Ada dua klasifikasi yang terbentuk, warga muda yang seringkali disebut kaum milenial cenderung berinteraksi dengan politisi melalui media sosial. Sedangkan generasi tua masih menggantungkan diri pada informasi di televisi.
“Imagologi” Sebagai Strategi
Kerja-kerja imagologi atau penciptraan telah berlaku sejak lama di Indonesia mulai dari awal hidupnya teknologi informasi. Tidak hanya dalam kehidupan manusia, juga dalam kehidupan politik. Berbicara politik tanpa pencitraan seperti sayur tanpa garam. Pencitraan mampu mendongkrak popularitas para politisi untuk bisa dikenal.
Pencitraan sangat berkaitan erat dengan panggung politik abad media. Seorang novelis bernama Milan Kundera, mengartikan Imagologi sebagai sebuah seni membuat gambaran nilai atau cita-cita yang melibatkan orang banyak tanpa dikritisi atau dipertanyakan oleh orang-orang tersebut. Penjelasan yang sama juga datang dari Yasraf Amir Piliang, bahwa Imagologi (imago berarti imaji atau citra dan logos berarti ilmu atau kebenaran) adalah istilah sentral yang digunakan untuk menjelaskan ilmu tentang citra atau imaji di dalam masyarakat informasi serta peran sentral teknologi informasi dalam membentuk citra tersebut.
Pencitraan menjadi sudut pandang masyarakat menilai individualitas atau kelompok politik. Apabila image memiliki nilai positif, masyarakat akan tertarik menanggapinya. Begitulah kerja-kerja imagologi untuk memperkenalkan atau membangun citra. Tidak salah apabila partai politik bersama kandidatnya memakai imagologi sebagai strategi membangun citra positif.
Dari perkembangan teknologi pencitraan mutakhir, imagologi terus bergaung sebagaimana keinginan agar sampai pada hasrat yang dituju, seperti radio, televisi, video, internet, surveillance, satelit, dan realitas virtual yang menciptakan sebuah dunia yang di dalamnya aspek kehidupan setiap orang sangat bergantung pada dunia citraan.
Ada banyak alat yang bisa digunakan demi popularitas seseorang, mulai dari media massa, media eletronik, media sosial, hingga survei. Dalam perjuangan popularitas, hasil kerja awal imagologi mampu menjadi barometer untuk mendulang kekuatan dan menggalang dukungan. Tentu popularitas dalam konteks kebaikan jadi target utama, meskipun segala kebaikan yang utarakan belum terealisasi atau sama sekali hanya fatamorgana.
Akhir-akhir ini banyak media menyalurkan informasi tentang kebobrokan politisi, berbuah persepsi partai politik menjadi buruk di mata masyarakat. Otomatis, kondisi itu makin membuat media dipercaya sebagai lembaga kontrol. Di sisi lain, saat media memberikan ancaman masalah citra yang serius, justru bisa memainkan perannya untuk mengembalikan citra dan reputasi partai politik serta politisinya. Pada kondisi itu, dimungkinkan ada kerjasama antara Partai Politik dan media untuk menggalang dukungan. Di sinilah, media memperluas kesempatan bagi individu yang tertarik dalam politik untuk mendengarkan, membaca atau terlibat. Sementara partai politik memperkuat pijakan dengan memanfaatkan saluran informasi.
Pengguna media menjadi saluran utama dalam membangun citra, khususnya citra kandidat yang diusung setiap partai politik. Informasi dari media pemberitaan misalnya, di bagikan kepada pengguna lainnya melalui saluran media sosial. Efektifitas kampanye dunia maya dinilai efektif menggalang kepercayaan publik yang ditandai ribuan like dan komentar para netizen.
Realitas yang mudah dicermati, satu pemberitaan positif dapat mengundang ratusan orang untuk memberikan hal yang sama. Ambil saja 20 persen dari jumlah pengguna media sosial dan mereka adalah penikmat politik. Jika persentase itu maksimal membagikan citra partai politik, maka ada sekian puluh ribu potensi pemilih. Jumlah ini bisa menjadi pijakan seberapa banyak masyarakat memilih kandidat yang diusungnya.
Sebaliknya, jika persentase itu membagikan citra buruk, tentu ada puluhan ribu potensi pemilih beralih pandangan ke partai lain yang memiliki citra positif. Salah satu paradigma yang berkembang, bahwa semakin banyak dibicarakan akan menjadi public choice.
Masalahnya jika itu citra positif, tentu dukungan terus mengalir. Namun jika citra buruk yang dibagikan, tentu menjadi pekerjaan berat bagi partai politik memanfaatkan saluran media untuk merubah pandangan akan citra yang buruk menjadi baik.
*Penulis adalah jurnalis salah satu Koran di Kota Palu, Alumni Fakultas Hukum Untad dan Ketua Umum Badko HMI Sulteng periode 2018-2020
