Oleh: Apendi Arsyad
Menarik dan bagus ini postingan Refly Harun (RH) yang menarasikan tentang dampak tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia yg banyak, meluber.saat ini, bukan saja investasi yang masuk, tetapi tidak kalah hebatnya TKA yang berkelas “buruh”, sumberdaya manusia yang kualitas rendah, tenaga kasar, bukan tenaga ahli yang bisa men-tranformasi-kan berbagai inovasi untuk kemajuan Indonesia kini dan masa depan.
Menyimak konten video RH ini yang membuat kita sadar akan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) bagi eksistensi bangsa dan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan mendengar narasi dan retorika RH, saya menjadi teringat tausyiah bpk Letjen Sutioso, mantan Gubernur DKI Jakarta dan mantan Kepala BIN RI tentang persoalan ketenagaan kerja China yang deras masuk ke Indonesia belakangan. Hal ini seiring dengan meningkat omset investasi China di tanah air kita Indonesia yang terus membesar dan termasuk hutang negara juga membengkak.
Menarik gejala sosial ini dikaji mendalam oleh para Cendekiawan Indonesia yang tergabung dalam organisasi Islam, yang bernama Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI). 0pini RH seorang pakar hukum tata negara yang kritis terhadap perjalanan bangsa dan kedaulatan NKRI. Gejala sosial ekonomi-investasi dan dampaknya terhadap perubahan tatanan sosial politik dan ketatanegaraan perlu dianalisis secara keilmuan (saintific).
Hal itu guna mengantisipasi hal-hal terburuk yang berpeluang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya ada kemungkinan munculnya “invasi” dan aneksasi China terhadap NKRI, dalam perspektif perebutan sumberdaya alam dan lingkungan (SDAL) bahkan ancaman kedaulatan negara, NKRI (NKRI dignity).
Wajar kita berharap terhadap ICMI, kumpulan kaum intelektual, yang memiliki kekuatan yang besar dan luar biasa dalam mengubah kebudayaan dan peradaban masyarakat bangsa. Ingat perubahan-perubahan sosial (social changes) yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dunia ini, termasuk Indonesia, dimana terjadi proklamasi, revolusi dan reformasi.
Semua bentuk gerakan perubahan sosial itu dimotori oleh pemikiran-pemikiran radikal yang cerdas dan ideologi yang menuntun arah perjuangan suatu bangsa. Dengan istilah lainnya adalah gerakan intelektual menjadi primer mover bangsa dan negara.
Dalam sejarah perjuangan Indonesia, kita mengenal para pahlawan nasional seperti Soekarno, Muh Hatta, Syahril, Haji Agus Salim, KH Wahid Hasyim, Muh.Yamin, Muh. Natsir, dan lain-lain ribuan para cendekiawan, pemikir dan konseptor yang mendirikan, merawat dan mengawal kehidupan bangsa dan negara lainnya, yang dimiliki NKRI. Bangsa Indonesia memiliki para pemikir- perjuangan yang gigih, sehingga bangsa ini berhasil merdeka dengan statemen Proklamasi RI pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan, Timur Jakarta.
Perjalanan bangsa dan NKRI ini, telah melahirkan beberapa era (fase), mulai sejak Orde Lama (era kepemimpinan Presiden RI pertama, Soekarno, 1945-1965), era Orde Baru (kepemimpinan Presiden Soeharto, 1966-1996), era Reformasi (Presiden RI ke 3, Prof. BJ Habibie, masa transisi periode 1996-1998) dan sampai ke Pasca Reformasi (Presiden ke 4, KH Abdul Rahman Wahid), dilanjutkan Presiden RI ke 5 ibu Megswati Soekarno Putri, Presiden RI ke 6, SBY dan terakhir Presiden RI ke 7, Ir. Joko Widodo, yang memimpin hingga kini.
Dinamika kepemimpinan nasional yang telah berlangsung itu, barang tentu, sudah bisa dipastikan digerakkan faktor utama adalah konsepsi-konsepsi atau pemikiran cerdas karya para Cendekiawan, yang berwujud Kebijakan Publik (public policy) yang merespon issu-issu strategis kebangsaan dan kenegaraan dengan berbagai konsep yang berbasis solusi, untuk mencari pemecahan masalah-masalah masyarakat, bangsa, dan negara.
Semua upaya atau ikhtiar pengembangan potensi SDAL dan SDM untuk kemajuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan, juga tergantung kwalitasnya pada karya kreatif dan inovatif para Cendekiawan, yang sesuai tujuan bernegara/ NKRI dan cita-cita pembangunan bangsa, yakni membangun manusia seutuhnya. Segala daya-upaya yg sudah, tengah dan akan diperjuangkan bagi kemajuan bangsa dan keberlanjutan NKRI, sangat tergantung pada peran dan fungsi tokoh cendekiawan muslim, pemberani yang negarawan.
Oleh karena itu adanya gejala serbuan TKA China ke dalam wilayah NKRI, perlu dianalisis berdasarkan data dan informasi akurat (valid), untuk menemukan apakah benar serbuan TKA China sudah termasuk ATHG berbangsa dan bernegara (NKRI).
Untuk menghadapi gejala sosial politik, ICMI jangan lengah, harus ditingkatkan kewaspadaan nasional untuk mengamankan dan menyelamatkan negara dari faktor ATHG teesebut Dalam arti kata selamatkan NKRI (save NKRI).
ICMI sudah saatnya melakukan identifikasi issu-issu strategis persoalan dan permasalahan bangsa dan kedaulatan negara, NKRI baik kini dan masa depan yang berkelanjutan demgan perjalanan yang panjang (long march).
Masalah krusial, yang ada di depan mata, salah satu diantaranya adalah selain utang negara yang semakin besar dan membengkak. Ada resiko terjadinya akuisisi Bank-bank nasional, juga pembangunan IKN Nusantara di Penajam Paser Utara yang rawan secara geopolitik dan geostrategik dalam perpektif kedaulatan negara (state dignity) dan nampaknya ada gejala-gejala dan upaya ahistoris untuk menyingkirkan dan memarginalkan posisi dan peran ummat Islam Indonesia dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan untuk generasi penerus yakni anak cucu kita, kaum muslimin Indonesia. Wajar kiranya para Cendekiawan Muslim se Indonesia mengkaji dan mencermati gejala sosisl ini. ICMI wajib bersikap affirmatif terhadap kepentingan dan masa depan ummat Islam.
Mereka kaum kafirun dan fasikun tahu betul dan paham, bahwa pusat kekuatan politik NKRI tersebut hingga saat ini ada pada kekuatan politik ummat Islam Indonesia yang berada pusarannya di DKI Jakarta, Jabodetabek dan Jawa dengan warisan Wali Songo pada umumnya. Mereka para kafirun dan munafikun ingin menggeser pusar kekuasaan politik tersebut.
Ingat bahwa Ummat Islam Indonesia mayoritas adalah soko guru Indonesia, penggerak dan pengawal NKRI. Dalam hal ini, ingat mosi integral PM Dr. Muhamad Natsir, Ketua Umum Partai Masyumi waktu.itu, telah menyelamatkan Indonesia dari disintegrasi bangsa, sehingga berwujud NKRI hingga zaman now.
Mohon kawan-kawan dan para pakar ICMI, yang tergabung dalam Dewan Pakar, mengkaji gejala sosial yg cenderung destruptif ini. ICMI jangan lengah, pasif dan “wait and see” saja, kasihan ummat dan bangsa yang terus berharap dan menunggu kontribusi pemikiran kaum terpelajar dan terdidik yang peduli terhadap nasib umat, bangsa dan negara, yang berpredikat Cendekiawan Muslim Indonesia. Saya sendiri telah berpikir dan menulis lk 5-6 artikel di medsos Lead.co.id tentang persoalan IKN Nusantara ini.
Mari kita gunakan potensi intelektual, kepakaran dan keilmuan kita di ICMI, yang notabenenya berbasis imtaq dan ipteks itu secara terintegrasi dan berkualitas utk melahirkan dokumen Naskah Akademik.baru tentang IKN versi kaum intelektual Indonesia.
Save NKRI.
Narasi ini ditulis pada saat berada di Gedung Nusantara IV DPR RI Sensyan Jakarta, Senin 30 Mei 2022, pada acara Halal biHalal ICMI 1443 H dan Dialog Kebangsaan tahun 2022.
Penulis Dosen-Pendiri Universitas Djuanda Bogor, Pendiri-Wasek.Wankar MPP ICMI, Ketua Wanhat ICMI Orwil Khusus Bogor, Pegiat dan Pengamat Sosial