Masa Depan Indonesia Semakin Berat dan Penuh Tantangan

0
Apendi Arsyad
Dr.Ir.H. Apendi Arsyad, MSi

Dr.Ir.H. Apendi Arsyad, MSi

Bismillahirrahmanirrahiem
Beberapa “tulisan ringan” saya yang menarasikan mengenai dinamika kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (NKRI) menghadapi pandemi Covid 19, selalu saya japrikan kepada bapak Prof.Dr.Irsal Las.MSc Dengan maksud dan tujuan, saya ingin bertukar pikiran (sharing ideas) dengan beliau Uda Irsal urang awak Tokoh Minang perantauan yang sudah lama mukim di Kota Bogor.

Prof.Irsal Las adalah senior saya di gerakan koperasi di kota Bogor, beliau sdh beberapa tahun dan hingga sekarang menjadi Ketua Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Kota Bogor dan penah menjabat Kepala Badan Penelitian Tanah Kementan RI thn 1990an. Pada tahun 2018 yang lalu saya bersama beliau mendapat SK dari Bapak Wali Kota Bogor (Dr.Bima Arya) untuk sebuah tugas pembinaan perkoperasian di Kota Bogor, khusus kegiatan Coaching Clinic of Cooperation (C-3). Beliau Ketua Teamnya C-3, sedangkan saya sebagai Sekretarisnya, yang dibantu sejumlah personil dari berbagai elemen Koperasi primer se Kota Bogor, dibawa arahan Kadiskop dan UKM Kota Bogor bapak Drs.Annas Permana.MM. Sejak itu saya dengan bpk Prof. Irsal Las terjalin persahabatan dekat, dan saling berkomunikasi lewat Whatsapp.

Senior dan sahabatku Prof.Dr.H.Irsal Las/Profesor riset senior di Balitbangtan RI/mantan Kepala Balai Penelitian Tanah, setelah pensiun menjadi dosen LB di IPB dan Univ.Muhammadyah Jakarta-, dari tulisan yg saya kirim kepada beliau ditanggapinya dengan ucapan terima kasih dan isi pesannya ‘bagus’. Artinya beliau merespon ‘positif’ karena ada kata “bagus”dari pesan balasannya (feedback), sebagai pertanda diappresiasi oleh beliau. Akan tetapi, dibalik pesan baliknya tsb sang Profesor bertanya bagaimana ke depannya nasib masyarakat dan bangsa kita ? Dijawab beliau kayaknya
“tantangan semakin lebih berat ya pak..” ?.

Saya sependapat dengan apa yang dikemukakan Sang profesor tersebut. Kemungkinan beliau melihat, mengamati dan mempelajari berbagai kasus dan fenomena sosial yang terjadi cenderung “paradox”, yang kian tampak dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat dan bernegara. Walaupun beliau belum atau tidak menarasikan alasan2 apa dan argumentasi yang bagaimana dalam memberikan jawaban WA japri dari beliau kepada saya, sahabatnya.

Oleh karena itu, untuk memperjelas pertanyaan dan jawaban singkat Sang Profesor tersebut tentang tantangan yg dihadapi bangsa dan negara kini dan kedepan semakin “berat”, saya memberanikan diri untuk menjawab dengan alasan2 yang rasional dan objektif dalam proses perjalanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang semakin berat dan komplek sifatnya.

Bangsa Indonesia yg diproklamasikan 17/8-1945, kini telah memasuki usianya yang ke 75 (oldest) pada Agustus tahun 2020 yang akan datang ini. Selanjutnya apabila kita mengacu pada pendapat futurolog Alvin Toffler dengan bukunya yg sangat populer pada tahun 1980an berjudul The Third Wave (Gelombang Ketiga), dan Jhon Nesbith dengan bukunya ‘Mega-Trend’nya (pernah dibahas di forum semnas Folapmi SF IPB Maret 1986 di Ciawi Bogor), maka bangsa Indonesia kini sudah memasuki babak baru peradaban “Gelombang ketiga” yaitu era masyarakat- informasi (information society era/ISE) sebagai hasil dari berbagai kemajuan di bidang industrialisasi (padat modal).

Era masyarakat Informasi (ISE) disebutkan juga peradaban masyarakat-informasi (padat otak dan pengertian) terbentuk sebagai akibat ditemukannya berbagai inovasi dari karya2 riset oleh para ilmuan, laboran dan praktisi untuk menghadapi banyak tantangan di masyarakat dan bangsa yg beragam dan mengagumkan yg kita hadapi dewasa ini. Yang paling hebat dan terpenting adalah bagaimana memahami serta membentuk revolusi teknologi baru, yg memerlukan tidak kurang dari suatu transformasi ummat manusia. Kita kini berada pada masa, terjadinya revolusi yg secara mendasar telah merubah cara kita hidup, bekerja, dan berhubungan antar manusia lainnya. Dalam skala, cakupan serta kompleksitasnya apa yg disebut sebagai Revolusi industri ke empat (Klaus Schwab. 2016). Perubahan pola budaya dan sosial berlangsung secara sangat cepat di berbagai bidang kebutuhan hidup dan juga perkembangan “life science”, diantara riset dan aflikasi information technology of communication (ITC) melesat begitu pesatnya dengan penggunaan internet, membuat dunia semakin relatif “kecil” dan tanpa batas (globalisasi).

Baca :  Kenangan Singkat Almarhum Prof. BJ Habibie

Dampak dari kemajuan iptek ITC tsb, yang didukung oleh seperangkat teknologi kecerdasan buatan (artifisial inteligence=AI), internet untuk segala (internet of things=IoT), kenderaan otomatis (drone), percetakan 3 dimensi (3D), nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi serta komputasi kuantum, maka manusia, barang dan komoditas jasa pun mengalami pergerakan (mobilisasi) ke mana2, dimana2 dan kapan saja dengan cara lebih mudah dan sangat cepat. Revolusi ini terjadi saat ini melaju dengan kecepatan eksponensial ketimbang linear. Ini terjadi karena dunia yg kita hidupi saat ini semakin beragam dan secara mendalam saling terhubung, dan faktanya bahwa teknologi baru akan melahirkan teknologi yang semakin baru dan semakin mumpuni.

Kesemuanya ini membuat gaya dan kebutuhan hidup manusia (lifestyle) dan kebutuhan hidup (human needs) berubah secara radikal dan revolusioner. Hidup ummat manusia menjadi mudah dengan adanya kemajuan teknologi ITC bagi mereka yg bisa memanfaatnya, yang bisa mengubah tantangan menjadi peluang 4.0 (Astrid Savitri, 2019). Sebaliknya juga ada muncul sejumlah dampak negatif dalam lingkungan sosial tertentu yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi yg baru. Sebagai contoh dampak pandemi Covid 19 tampak jelas perannya di masyarakat, dan berdampak penggunaan enternet untuk segala (internet of thing) dengan berbagai akitivitas seperti belanja daring (go-food, go-send), zoom-join meeting (utk seminar atau rapat2 virtual), working from home (online/daring), learn from home (kuliah daring) dengan berbagai aplikasi (soft ware), big data (mengumpulkan segala data, dan analisis secara real-time oleh perangkat dan sistem), dan infrastruktur digital yang aman dan dapat diandalkan untuk menghubungkan semua perangkat diatas.

Kondisi kehidupan masyarakat dan bangsa kita di zaman Now (milllenial era) sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 tsb ini dibangun diatas revolusi digital, dan penggabungan beragam teknologi yg membawa pada pergeseran paradigma dalam perekonomian, bisnis, kemasyakatan, dan dalam diri orang per orang. Ini bukan hanya mengubah “apa” dan “bagaimana” dalam melakukan sesuatu, akan tetapi juga “siapa” diri kita. Hal ini kemudian berdampak melibatkan transformasi seluruh sistem, melintasi (dan berada dalam) negara, perusahaan, industri, dan masyarakat secara keseluruhan (Klaus Schwab, 2016) Dengan revolusi industri 4.0 membuat terjadinya berbagai keputusan strategis dan penting diselimuti dan dibalut dengan suasana dan masa depan ketidakpastian (era disrupsi 4.0).

Determinasi faktor pesatnya kemajuan iptek di bidang ITC berbasis digital (online). Kemudian ditambah lagi di abad ke 21 (era millenium) sekarang ini datang pula wabah virus baru Corona pada tahun 2019 melanda dunia, yg sumber asal penularannya dari kota Wuhan China. WHO memberi nama bencana wabah virus baru Corona yang menglobal ini di sebut Pandemi Covid 19. Kehadirannya sangat mengaget umat manusia dan memporak-porandakan kehidupan sosial negara2 di seluruh dunia, terutama bagi para pemimpin negara dan dunia tidak berpengalaman mengatasi pandeminya dan banyak pula negara2 yang belum siap menghadapi kasus pandemi Covid 19 hingga sekarang, termasuk negara maju sekalipun spt USA, UK, Italia, Perancis etc. Solusinya untuk mengatasi dan menanggulangi belum jelas dan pasti (panik), seperti Vaksin pencegah dan pengobatan belum ditemukan para ahli medik. Selain itu adanya kasus penularan wabah Covid 19 memunculkan pro dan kontra terbukti adanya konsep dan teori konsfirasi dari para kapitalis yg bermoral hazard (serakah). Dampak negatif Covid 19 antar negara USA dengan China terjadi “konflik”; Presiden Amerika Donald Trump “marah’ kepada WHO dengan memberi sanksi mencabut dana hibahnya ke WHO, dengan beberapa tuduhan. Begitu pun cara melawan wabah virus baru Corona Desember 2019, Pemerintah mengeluarkan kebijakan bukan Lockdow/semilockdown, melainkan diganti dan diterapkan PSBB (karantina wilayah) cukup berat dilaksanakan masyarakat, dan banyak pelanggaran aturan protokol kesehatan Covid 19 spt tidak pakai masker, berkerumunan mengabaikan jarak sosial, sholat berjemaah di masjid dengan shop2 yg rapat (do not social distancing), jemaah tidak bermasker,…etc, akibatnya hasilnya kurang efektif. Skrg PSBB akan dicoba dirubah menjadi “new normal society”. Apakah masyarakat sudah siap?

Baca :  BPPSDMP Kementan Menjawab Tantangan Era Milenial

Ini sebuah tantangan yang cukup berat untuk merubah pola berperilaku dan pola budaya masyarakat-bangsa, yg kita tahu manusia Indonesia senang bersalam-salaman antar sesama, dan senang berkumpul-kumpul (ngarumpi, babual-bual) antar famili, kerabat dan sahabat di masyarakat Indonesia yg guyub dan berbudaya gotong-royong (gemeinschaft society) yang telah berlangsung turun- temurun merupakan adat istiadat, ini tidak bisa dirubah seketika (instant) Untuk merubah pola berperilaku “new normal society” perlu proses dengan butuh waktu yg agak lama dan disertai dengan program learning process “pendidikan, latihan, penyuluhan dan penerangan (diklatluhpen) yg teratur, terukur, terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Jika masyarakat patuh terhadap aturan protokol kesehatan pencegahan pandemi Covid 19 dengan paksaan (coursive) secara penegakan hukum bagi para pelanggar aturan protokol (law enforcement), tapi ini memang tidak mudah untuk dilakukan.

Hambatan sosiologis dan kultural yang demikian dominan tsb, terbukti masyarakat dan bangsa Indonesia terutama kalangan anggota masyarakat lapisan bawah (masyarakat akar rumput) sebagian besar belum dan bahkkan tidak siap menjalaninya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dan juga kondisi kemampuan APBN sangat terbatas belum bisa menyediakan sapras kesehatan dan kehidupan yg layak sesuai standar, dan membiayai kebutuhan hidup yg mencukupi bagi masyarakat bawah yg terdampak, minimal untuk bahan2 sembako.

Pimpinan negara dan Pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah agak kesulitan dan kewalahan menertibkan anggota masyarakat kelas menengah bawah yang tidak disiplin dalam melaksanakan PSBB mengikuti protokol kesehatan Covid 19 (sesuai ketentuan WHO), dan himbauan2 Pemerintah dan ulama (MUI) di beberapa media massa (TV, Radio, koran-HU, etc) kurang dan bahkan tidak begitu didengar dan kurang dihiraukan sebagian besar public.

Kurang efektifnya pelaksanaan PSBB, diperparah lagi adanya aturan2 protokol kesehatan Covid 19 yg dibuat, kurang tegas pelaknaannya yg terkadang banyak juga dilanggar oknum aparat/pejabat Pemerintah itu sendiri (lihat kasus LBP memasukan tenaga kerja asal China ke Indonesia, sedangkan warga negara yg lain dilarang). Ini membuktikan adanya tindakan dan perbuatan diskriminatif (tidak adil), juga pasar modern (mal-mal) dibuka, sedangkan sarana ibadah spt masjid2 dibatasi bahkan ditutup, dan membuat masyarakat berpotensi tidak lagi percaya (untrust society) dalam menjalankan PSBB, terutama tampak di masyarakat yg mukimnya di perkampungan dan perdesaan.

Terakhir praktek2 dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara muncul berbagai perbuatan yang saling bertentangan (paradoks), misal: Besarnya impor produk2 pertanian yang pro-konsumen bukan (vs) ke produsen/petani-peternak dan petani ikan/nelayan; UU Minerba yg terbukti pro kapitalis-konglomerat versus kepentingan negara (BUMN) dan atau kerakyatan (Badan Usaha Koperasi Indonesia). Ditambah lagi kasus BPIP yg tupoksinya memantapkan pelaksanaan falsafah bangsa dan ideologi negara Pancasila, kenyataannya di lapangan semakin tidak jelas arah, bahkan fungsi dan rekruitmennya (orang spt LS pun yg bermasalah moral bisa masuk BPIP ?), statementnya Ketua BPIP juga pernah ngawur yg menyatakan “musuh Pancasila adalah agama” yg kemudian berpolemik dan ditentang pimpinan MUI.

Ada lagi gejala sosial paradoks yg memprihatinkan, menyebar di media sosial yaitu mulai kembali bangkitnya ajaran ideologi Komunis/ PKI di tanah air (apa benar ini ?), yang jelas2 pernah berkhianat kepada bangsa dan NKRI pada tgl 30 September 1965, dengan membunuh para Jenderal TNI AD secara sadis dan biadab di lubang buaya kawasan Halim Perdana Kesumah- Jaktim. Untuk hal tsb sudah tercatat dalam sejarah nasional kita. Peristiwa ini tidak bisa kita abaikan, dibiarkan dan didiamkan begitu saja.

Paradoks berikutnya adalah penyelenggaraan agenda politik nasional: Pemilu untuk Pileg dan Pilpres RI dilakukan secara demokrasi langsung, dengan mengeluarkan biaya politik (cost politic) yang sangat besar, akan tetapi hasilnya belum bisa melahirkan para elit politik (anggota DPR RI dan DPRD Prov/kab/Kota) dan kepemimpinan nasional (Presiden dan Wapres) dan daerah (Gubernur, Bupati dan walikota) yang ideal (berintegritas dan profesional) sesuai harapan konstitusi negara UUD 1945, dan moral dan etik Pancasila. Faktanya banyak diantara mereka ditangkap KPK, karena berkasus, dan tersangkut pelanggaran hukum seperti perbuatan korupsi dan kolusi, serta manipulasi dana APBN dan APBD serta perbuatan melawan hukum lainnya (law enforcement). Dengan lain kata, demokrasi yg telah diselenggarakan KPU, nampaknya kurang sejalan dengan spirit dan ideologi Sila ke-4 Pancasila yg sebenarnya, yang lebih mengedepankan sistem keterwakilan dalam hikmah (kearifan, diatas nalar sehat/akal- budi) permusyaratan untuk mufakat (as’suroh) sosial, yg diwariskan oleh para genuin The Founding Father of NKRI sudah mulai ditinggalkan sejak amandemen UUD 1945 (sampai 4 kali) sebagai tuntutan gerakan reformasi, yg menurut pendapat saya, reformasi agak “kebablasan” dan mengundang banyak konflik sosial. Demokrasi langsung nan bebas (liberalistik) yg diterapkan dalam Pemilu tersebut telah berhasil melahirkan kepemimpinan politik oligarki di negeri ini, dimana the ruling party dan elite politik sebagai aparatur penyelenggara negara, kini dikuasai dan dikendalikan kalangan pemilik modal dan kaum saudagar (capitalistical- community) yg serakah dan berbahaya (bermoral hazard), sehingga melahirkan lingkaran setan permasalahan yg rumit dan tidak “berujung”, yang kemudian menghambat proses pencapaian kesejahteraan rakyat (social well being). Buktinya di negeri “paradoks”, alokasi dan distribusi asset publik (state and communal property rights) secara pelan dan pasti, kini bergeser kepemilikannya ke pribadi2 dan koorporasi swasta (private property rights) seperti: kepemilikan dan penguasaan lahan (tanah) untuk perkebunan skala besar, perumahan mewah (real estate of proverty) dan kawasan industri, konsesi lahan pertambangan (kasus UU Minerba, SDA air, SDA hutan), kawasan pesisir dan sepadan-pantai untuk usaha ekotourisme (bisnis perhotelan dan resto)., etc, yang dikuasai pihak aseng (China) dan asing. Dalam bahasa para pemerhati sosial spt Dr.Marwan Batubara, Dr M Said Didu, Dr.Ichsanuddin Noorsy, Ismail Yusanto (jubir HTI), etc sudah banyak terjadi di negeri ini perampokan2 dan penjarahan terhadap SDA dan jasa2 lingkungan Indonesia yg indah dan melimpah yg telah dikuras para kapitalis. Konsekwensinya kesenjangan sosial-ekonomi (sosec- gap) terjadi semakin menganga, ditunjukkan oleh angka indeks Gini Rasio ekonomi berkisar antara 3,8 sd 4,1 (lampu merah, status masuk kategori berbahaya).

Baca :  Senibudaya Tradisional Anak Tiri di Negeri ini?

Hal ini menuntut kewaspadaan nasional kita sebagai warga bangsa (WNI) yang baik demi keselamatan NKRI yg kuat dan lestari. Dan banyak lagi kondisi “paradoks” yg lain, yang kesemuanya itu membuat perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara (NKRI=Negara Kesatuan Republik Indonesia) ke depan bisa terganggu. Keragaan sebagaimana yg telah dinarasikan tsb, bisa merupakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang semakin berat dan komplek, yang harus dicermati secara kritis oleh para warga bangsa. Hal ini memerlukan kewaspadaan setiap patriot bangsa. Akan
tetapi saya berkeyakinan eksistensi bangsa Indonesia dan NKRI akan tetap terjamin, apabila pilar kebangsaan- ummat beragama, terutama Ormas beserta Umat Islam Indonesia yg mayoritas peduli dan tetap bersatu, dan diperkuat dengan kekuatan pembela negara TNI yg tetap setia pada Pancasila dan NKRI terkonsolidasi dengan baik. Kemudian diperkuat lagi oleh kaum Cendekiawan, Pakar dan ilmuan Indonesia, termasuk di dalamnya kekuatan masyarakat sipil yang nasionalis-religius tetap solit dan bersatu, maka NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tetap lestari (sustainable) dalam mengawal peradaban yang berkemajuan.

Selanjutnya kita berharap para pemimpin negeri ini, hendaknya mampu mewujudkan cita2 nasional: Mensejahteraan rakyatnya yang berkeadilan sosial dan bermakmuran bersama, bukan kemakmuran orang perseorangan (do not- conglomeration). Para elite bangsa dan negara juga haruslah berkomitmen dan berjuang keras menghilangkan berbagai paradoks yang hinggap dalam produk2 public- policy dan Peraturan-Perundang2an yang diberlakukan, dan menghambat kepentingan rakyat.

Sekian dan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT melindungi dan menolong kita semua sbg warga negara-bangsa Indonesia..Amin3 YRA.. Mohon dimaafkan, apabila ada kekurangan dalam tulisan ini, yang tidak berkenan dihati pembaca sekalian. Adanya kritikan di tulisan ini dilandasi niat untuk saling mengingatkan dan berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan (fastabiqul-khairats), agar Indonesia di masa depan menjadi lebih baik… Sukron barakallah.

Penulis adalah Lektor Kepala pada Prodi Agribisnis Faperta UNIDA Bogor; Pendiri UNIDA; dan Aktivis Ormas di Bogor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here