Oleh: Muhammad Azrin
Aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu lalu memperlihatkan wajah baru dari partisipasi rakyat dalam politik jalanan. Tidak hanya mahasiswa dan buruh yang turun ke jalan, ribuan pengemudi ojek online (ojol) juga tampak ikut serta menyuarakan keresahan kolektif.
Fenomena ini menandai pergeseran penting: ojol kini tidak hanya hadir sebagai penyedia jasa transportasi dan logistik, tetapi juga sebagai aktor politik yang mampu memobilisasi diri secara masif. Kehadiran mereka dalam aksi kemarin menjadi simbol bahwa kelas pekerja digital telah mulai menuntut pengakuan dan perlindungan yang lebih besar dari negara maupun korporasi.
Kekuatan politik suatu kelompok seringkali diukur dari jumlah, jaringan, dan intensitas interaksi mereka dalam ruang publik. Dengan jutaan pengemudi yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia, komunitas ojol memiliki infrastruktur sosial dan digital yang sangat kuat. Aksi demonstrasi yang mereka ikuti menunjukkan bahwa kapasitas ini bukan lagi potensi laten, melainkan realitas yang dapat diwujudkan dalam bentuk gerakan kolektif.
Jika ditilik dari kacamata sosiologi politik, keberadaan ojol dapat disandingkan dengan lahirnya kelas buruh industri di abad ke-19. Buruh pabrik kala itu menjadi fondasi gerakan politik dan serikat pekerja, sementara ojol hadir sebagai pekerja platform di era digital dengan persoalan serupa: upah yang tidak stabil, relasi kerja timpang, dan minimnya perlindungan sosial. Aksi demonstrasi kemarin memperlihatkan bahwa kesadaran kolektif di kalangan ojol tengah tumbuh, sesuatu yang menjadi prasyarat bagi lahirnya kekuatan politik baru.
Kedekatan ojol dengan masyarakat juga memberi mereka legitimasi berbeda. Mereka hadir setiap hari di jalanan, mengantarkan penumpang, makanan, dan barang, serta bersentuhan langsung dengan denyut kehidupan rakyat. Relasi ini membangun kepercayaan publik yang organik, bukan hasil rekayasa. Jika dimobilisasi dengan baik, jejaring sosial yang mereka miliki bisa menjadi kanal politik yang lebih autentik dibandingkan sekadar mobilisasi berbasis partai atau organisasi formal.
Dalam lanskap demokrasi elektoral, kehadiran ojol makin signifikan. Mereka bukan hanya jutaan individu dengan hak suara, melainkan juga komunitas yang memiliki solidaritas profesi. Fenomena aksi demonstrasi kemarin menunjukkan bagaimana identitas kolektif itu bisa diwujudkan dalam ruang politik. Jika momentum ini berlanjut, tidak mustahil ojol akan menjadi salah satu kekuatan penentu dalam kontestasi politik elektoral di masa depan.
Namun demikian, tantangan tetap ada. Fragmentasi komunitas ojol, perbedaan afiliasi platform, dan kepentingan yang beragam bisa menghambat konsolidasi politik. Perusahaan aplikasi pun memiliki posisi yang kuat dalam mengendalikan dinamika internal, baik melalui insentif maupun algoritma. Oleh karena itu, langkah penting yang perlu ditempuh komunitas ojol adalah membangun organisasi yang independen dan otonom, sehingga kepentingan mereka tidak mudah dikendalikan dari luar.
Dari perspektif negara, keberadaan ojol sebagai entitas politik baru tidak boleh diabaikan. Kebijakan terkait transportasi, ekonomi digital, hingga jaminan sosial kini langsung bersinggungan dengan kehidupan jutaan pengemudi. Ketidakpekaan negara terhadap aspirasi ojol hanya akan memperbesar jurang ketidakpuasan yang berpotensi meledak dalam bentuk protes-protes lanjutan. Sebaliknya, dengan mengakomodasi aspirasi mereka, negara dapat memperkuat basis legitimasi demokrasi.
Secara akademis, fenomena ini menegaskan bergesernya pola politik dari yang berbasis institusi ke yang berbasis komunitas jaringan. Ojol dengan struktur komunikasinya yang cair mampu melakukan mobilisasi cepat, seperti terlihat dalam aksi demonstrasi kemarin. Ini sejalan dengan konsep networked politics, di mana solidaritas politik lahir dari interaksi digital dan pengalaman kolektif sehari-hari, bukan semata dari struktur organisasi formal.
Implikasi yang lebih luas adalah lahirnya definisi baru tentang demokrasi di era digital. Jika sebelumnya politik dipahami sebagai relasi antara negara, partai, dan masyarakat sipil konvensional, kini komunitas berbasis platform seperti ojol juga menjadi bagian dari arena politik. Kehadiran mereka dalam aksi demonstrasi menjadi bukti nyata bahwa politik digital tidak hanya berlangsung di ruang maya, tetapi juga bisa bermuara pada aksi nyata di jalanan.
Dengan demikian, aksi demonstrasi kemarin hanyalah awal dari babak baru perjalanan politik komunitas ojol. Mereka tengah bergerak dari sekadar entitas ekonomi menuju kekuatan politik yang mampu memperjuangkan kepentingan kolektif. Jika mampu mengorganisasi diri dan mempertahankan kemandirian, ojol berpotensi memperkaya pluralitas politik Indonesia serta memperkuat demokrasi kerakyatan di tengah arus besar ekonomi digital.
