JAKARTA (LEAD.co.id) – Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) berikan dukungannya untuk usulan kajian atau riset perbandingan kinerja presiden Joko Widodo dan pendahulunya Mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Hal itu disampaikan, Pj Ketua Umum PB HMI melalui keterangan persnya, menurutnya, di tengah konstelasi politik nasional yang kian memanas menjelang 2024, publik patut mendapatkan informasi dan penjelasan yang ilmiah, terutama pada isu-isu yang cenderung memicu kerentanan sosial bangsa.
“Apalagi jika isu tersebut didorong oleh motif politik dinasti lintas elit,” sampainya di Jakarta (25/10/2021).
Menurutnya, arus informasi politik yang berkembang liar menjelang pemilu terakbar dalam sejarah republik ini pada 2024, harus diimbangi dengan sumber-sumber informasi yang faktual, ilmiah dan terbebas dari hoaks dengan kaidah ilmiah yang transparan dan bisa dipertanggung jawabkan.
“Saya kira apa yang diusulkan oleh Pak Hasto merupakan tawaran politik yang adil dan sangat edukatif dalam kompetisi politik demokrasi yang cenderung memecah belah persatuan bangsa. Ini menjadi semangat yang positif pasca dibentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh pemerintah,” kata Ramadhon.
Oleh karena itu, tambahnya, kami meminta kajian atau riset politik ini langsung dijalankan oleh BRIN. Sehingga kebenaran dan obyektifitasnya lebih bisa diterima oleh publik.
“Ini topik riset yang sangat langka dan merupakan yang pertama di Indonesia, maka penting untuk dikaji oleh lembaga riset besar dan terpercaya milik negara sepeti BRIN. Kami percaya publik akan sangat antusias untuk menanti hasil Proyek riset fenomenal ini,” ujarnya.
Meski demikian, Ramadhon juga meminta agar semua pihak terkait khususnya masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan BRIN. Partisipasi penilaian yang adil dari publik akan menjadi ukuran yang pasti bagi peneliti.
“Sudah saatnya ruang-ruang perdebatan publik diisi dengan narasi-narasi yang by evidence dan ilmiah, sehingga demokrasi kita menjadi lebih bernilai dan bermanfaat bagi pendidikan karakter politik masyarakat,” tutupnya.
Diketahui, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menawarkan beasiswa untuk pihak yang mau melakukan kajian terkait perbandingan kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.
Pernyataan itu disampaikan Hasto menanggapi sindiran Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapillu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang mengatakan Hasto hidup di alam mimpi saat pemerintahan SBY.
Editor : Aru Prayogi
