Sejak zaman reformasi ini dimana kebebasan menyatakan pendapat semakin terbuka, demo atau unjuk rasa semakin sering dilakukan untuk memprotes berbagai hal yang di anggap tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Di indonesia sendiri aksi unjuk rasa atau demo telah di jamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum.
Pada hari Rabu, 17 Juli 2019 Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bem Se Bogor menggelar aksi unjuk rasa di depan Balaikota Bogor, menuntut agar Walikota Bogor segera menuntaskan enam skala prioritas sesuai RPJMD, yang diakhiri dengan kesepakatan tertulis antara Mahasiswa dan Walikota Bogor.
Ironisnya adalah, setelah munculnya aksi yang menuntut kepada pemerintah Kota Bogor tersebut, muncul berbagai pihak yang mempunyai tujuan untuk menyerang balik atau melakukan pengklaiman atas aksi tersebut. Maka dari itu, kami menegaskan bahwa, Gerakan Aliansi Bem Se Bogor adalah murni dan sesuai idealisme, sebagai mitra kritis pemerintah, dan akan terus bergerak selama masih banyak perampasan hak masyarakat.
Oleh karnanya, kami selaku Aliansi Bem Sebogor Menyatakan :
1. Bahwa, Gerakan Aliansi Bem Se Bogor sesuai Idealisme, sebagai media kritik pemerintah dan penyambung lidah masyarakat.
2. Menyatakan bahwa, orientasi Gerakan pertanggal 17 Juli 2019 adalah kesepakatan antara Aliansi BSB dan Walikota, Bima Arya sebagaimana tertulis dan ditandatangani Bima Arya selaku Walikota Bogor dalam 5 narasi yang menjadi tuntutan aksi Aliansi Bem Se Bogor.
3. Menolak segala bentuk gerakan, klaim dan plagiarism beberapa kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Bem Se Bogor dan Gerakan Aliansi lainnya.
Oleh : Muhamad Abdul Mukhtar
(Koordinator Aliansi Bem Se Bogor)
