BOGOR (Lead.co.id) — Organisasi Pemuda Katolik Komisariat Anak Cabang (KOMAC) Bogor Barat menyampaikan apresiasi atas ditandatanganinya Peraturan Wali Kota (Perwali) Bogor Nomor 11 Tahun 2026 tentang Rasionalisasi, Peremajaan, dan Penghapusan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek oleh Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim pada 15 Juni 2026 lalu.
Kebijakan yang membatasi operasional angkutan kota (angkot) berusia di atas 20 tahun ini dinilai sebagai langkah yang sudah lama dinanti oleh masyarakat Kota Bogor. Pemuda Katolik Komac Bogor Barat memandang, Perwali itu sebagai wujud keberanian pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang tidak populer namun sangat dibutuhkan.
Pihaknya menilai, selama bertahun-tahun, kehadiran angkot tua yang sembarangan berhenti atau ngetem di bahu jalan menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang terus menerus mengganggu kualitas hidup warga. Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat menghargai bahwa proses penyusunan kebijakan ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Organda, koperasi sopir, hingga pengamat transportasi.
Namun apresiasi ini disampaikan bukan sebagai tanda bahwa perjuangan sudah selesai. Justru sebaliknya. Perwali adalah titik awal, bukan garis finish. Yang membedakan kebijakan yang benar-benar berdampak dengan kebijakan yang hanya tampak baik di atas kertas adalah sejauh mana langkah konkret yang menyertainya.
Ketua Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat, Ludgerus Mashur Basana Manik, menyatakan bahwa pihaknya menyambut Perwali ini dengan semangat positif sekaligus catatan kritis yang perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bogor.
“Kami mendukung penuh niat Wali Kota untuk menertibkan angkot tua. Kota Bogor berhak punya sistem transportasi yang lebih manusiawi dan bermartabat. Tapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa ada ribuan sopir dan pemilik angkot yang penghidupannya langsung terdampak. Mereka bukan angka statistik. Mereka adalah warga Kota Bogor juga,” ujar Ludgerus.
Lebih lanjut, Ludgerus menegaskan bahwa organisasi akan terus memantau proses implementasi Perwali ini di lapangan. Menurutnya, operasi gabungan yang direncanakan pemerintah harus dibarengi dengan program pendampingan sosial yang nyata, bukan sekadar penindakan semata.
“Yang kami khawatirkan adalah jika penertiban dilakukan tanpa jaring pengaman sosial yang memadai. Peremajaan armada butuh modal besar. Tidak semua pengusaha angkot punya akses ke perbankan atau program kredit. Pemerintah harus hadir di sana,” tambahnya.
Berdasarkan hal tersebut, Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat menuntut Pemerintah Kota Bogor untuk segera mewujudkan langkah-langkah konkret sebagai berikut:
Pertama, menyusun dan mempublikasikan peta jalan (roadmap) peremajaan transportasi yang jelas, terukur, dan berbatas waktu, sehingga masyarakat dapat mengawasi kemajuannya.
Kedua, menyiapkan skema bantuan dan kemudahan akses pembiayaan bagi pengusaha angkot kecil dan sopir untuk melakukan peremajaan armada, termasuk koordinasi dengan perbankan daerah dan lembaga keuangan terkait.
Ketiga, membuka dialog berkelanjutan dengan sopir dan pemilik angkot yang terdampak, memastikan suara mereka tetap didengar dalam setiap tahapan implementasi kebijakan.
Keempat, mempercepat kajian dan keputusan mengenai moda transportasi pengganti yang terintegrasi, terjangkau, dan benar-benar menjangkau seluruh wilayah Kota Bogor termasuk kawasan Bogor Barat yang selama ini bergantung pada angkot.
Kelima, memastikan penegakan Perwali ini dilakukan secara adil, transparan, dan tidak tebang pilih, dengan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
Ludgerus mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat tidak hadir sebagai pengkritik yang berdiri dari jauh, melainkan sebagai mitra yang siap terlibat aktif dalam proses penataan transportasi Kota Bogor.
“Kami siap berdialog, kami siap dilibatkan, dan kami siap mengawal. Reformasi transportasi Kota Bogor adalah urusan kita bersama. Perwali ini adalah awal yang baik, dan kami ingin memastikan awal yang baik ini berlanjut menjadi perubahan yang benar-benar dirasakan oleh seluruh warga,” tutupnya.
Pemuda Katolik KOMAC Bogor Barat juga berharap, Pemerintah Kota Bogor dapat menjadikan momentum ini sebagai titik balik dalam membangun sistem transportasi publik yang lebih modern, berkeadilan, dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat.
