JAKARTA (LEAD.co.id) – Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak kebijakan vaksinasi Covid-19 Gotong Royong secara berbayar. Pasalnya, program tersebut tidak pernah dibicarakan dengan Komisi IX DPR RI.
“Jangan karena alasan darurat, jadi DPR tidak mendapat penjelasan kebijakan tersebut,” tutur Alifudin, anggota Komisi IX DPR RI, H Alifudin dalam keterangan pers, pada Minggu (11/7/2021).
Politisi PKS ini sangat menyayangkan langkah pemerintah, karena vaksinasi gotong royong individual ini bisa menjadi komersialisasi vaksin kepada masyarakat, dan ini akan menghambat program yg sudah di rancang bersama
“Semua dikomersialisasi, rakyat sedang susah, jangan ditambah susah. Saya alifudin tidak setuju dengan vaksinasi berbayar ini,” tambah alifudin.
Atas hal itu, Alifudin tidak setuju kebijakan ini diterapkan meski program tersebut memiliki tujuan agar tercapainya Heard Imunity. Menurutnya, pemerintah harus segera distribusi vaksin gratis agar pemerataan vaksin tercapai
Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma, Ganti Winarno Putro sebelumnya pernah mengatakan, pelayanan Program Vaksinasi Gotong Royong Individu sudah bisa diakses di 8 jaringan Klinik Kimia Farma.
Harga vaksin Covid-19 yang dijual Kimia Farma ditetapkan sebesar Rp 321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Vaksin covid-19 yang dijual Kimia Farma mulai 12 Juli 2021.
Reporter: M Ikhsan
Editor: Aru Prayogi
