Polemik Dana BOS, PSI Kota Bogor Berikan Penyuluhan Hukum bagi Para Kepsek

0
Dana BOS, PSI, Penyuluhan, Hukum,
Ketua PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso bersama para Kepsek SD Swasta di Kota Bogor usai melakukan penyuluhan hukum, di Graha Joglo Keadilan, Parakan Salak Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2020).

LEAD.co.id | Sebanyak 30 orang Kepala Sekolah (Kepsek) SD Swasta di Kota Bogor mendatangi ketua PSI Kota Bogor, di Graha Joglo Keadilan, Parakan Salak, Bogor, Senin (3/8/2020). Kedatangan mereka untuk mendapatkan penyuluhan hukum terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Kedatangan mereka untuk mendapat penyuluhan hukum karena merasa bingung dengan pemberitaan terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS yang dinilai menyudutkan seluruh pihak Kepsek SD di Kota Bogor. Karenanya, konsultasi hukum ini juga sebagai bentuk antisipasi mengingat adanya permasalahan hukum maka diperlukan ahli hukum.

“Karena kita awam, merasa tidak ada arahan terkait kasus hukum (dana BOS) yang sedang terjadi. Sebagai antisipasi saja, langkah langkah langkah apa yang harus dilakukan,” terang Yana Supriatna, Kepala Sekolah SD Yapis Kota Bogor kepada awak media.

Baca :  Mahasiswa Desak Kejari Ungkap Aktor Utama Kasus Dana BOS

Yana mengaku awam dan tidak tahu letak permasalahan dari kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS yang saat ini sedang digarap oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor. Menurutnya, para Kepsek saat itu menilai program yang dikoordinir oleh Komite sifatnya membantu, karena dilakukan secara bergotong-royong.

“Kalau letak kesalahannya, saya sendiri tidak tahu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa, sekitar 30 Kepala Sekolah SD Swasta di Kota Bogor berkonsultasi dan meminta penyuluhan hukum terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS pada tahun 2017-2018. Mereka yang hadir, kata dia, dari berbagai latar belakang Sekolah.

Baca :  Aksi "Solidaritas Tetangga" PSI Kota Bogor: Ikhtiar Melawan Covid-19

“Ada sekolah Islam, Katolik, Kristen dan Sekolah Budha, ada juga sekolah umum,” ungkap STS, sapaan akrabnya.

STS yang juga Ketua Yayasan Satu Keadilan (YSK) ini melanjutkan, pihak Sekolah menyetorkan dana BOS untuk penggandaan soal soal kepada K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah). Dia melanjutkan, para Kepsek lalu mendapat arahan untuk pencetakan melalui K3S, disertai dokumen perjanjian kerjasama (MoU) pencetakan soal ujian antara percetakan dengan Kepala Sekolah.

“Dari kasus ini ternyata sekolah sekolah tersebut menyetor biaya penggandaan soal soal kepada K3S,” ungkapnya.

Politisi PSI Kota Bogor ini juga menyatakan siap membantu mengadvokasi permasalahan para guru terkait kasus tersebut. Karenanya, menurut STS, PSI sebagai partai politik mempunyai fungsi kontrol sosial untuk membantu masyarakat.

Baca :  AJI Kecam Pemidanaan Farid Gaban oleh Muannas Alaidid

Sementara itu, Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB), Jamal Nasir mengaku mendampingi para Kepsek SD Swasta Kota Bogor untuk bersilaturrahim dan minta penyuluhan hukum terkait kasus dana BOS. Karena, pihaknya khawatir kasus ini hanya menyasar orang orang di level bawah yang tidak tahu apa apa.

“Khawatir ada pembiasan masalah, yang jadi target yang di bawah, tapi yang atas dibiarkan,” terang Jamal.

Bahkan, Jamal melihat kasus ini dugaan penyalahgunaan dana BOS pada tahun 2017-2018 ini terjadi karena adanya pembiaran dari pihak Pemkot Bogor.

Aktor korupsi di bogor ini canggih, yang ditindak yang di bawah, sedangkan aktornya tidak tersentuh,” pungkas Jamal.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here