Jamin Tersangka Dana BOS, Langkah Bima Arya Dianggap ‘Biasa’

0
Kejari Kota Bogor, Dana BOS
Kejari Kota Bogor menetapkan 6 tersangka terkait kasus dugaan penyalahgunaan Dana BOS tahun 2017-2018

LEAD.co.id | Langkah Wali Kota Bogor Bima Arya dalam menjamin penangguhan penanganan untuk ASN yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana BOS, merupakan hal yang biasa dilakukan para Kepala Daerah. Pernyataan itu disampaikan oleh Aktivis, Desta Lesmana, Sabtu (8/8/2020).

“Hal tersebut bukanlah merupakan tindakan tercela ataupun perbuatan melawan hukum. Karena tenaga dan pikiran mereka masih diperlukan dalam rangka menjalankan aktifitas pemerintahan,” kata Desta merujuk langkah Bima Arya sebagai penjamin tersangka kasus dana BOS.

Desta mempertanyakan, aturan maupun doktrin bahwa, memberikan jaminan penangguhan penahanan oleh Wali Kota terhadap bawahannya yang tersangkut masalah hukum merupakan tindakan tercela dan perbuatan melawan hukum.

Baca :  Pantau Antrian Di Stasiun Bogor, Bima Arya: Lebih Padat Namun Terkendali

“Tolong tunjukkan aturannya atau doktrin (pendapat para ahli) bahwa perbuatan tersebut adalah tindakan tercela atau perbuatan melawan hukum?,” cetus Desta.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum dan HAM Alma Wiranta menyatakan telah melakukan kajian terkait pendampingan hukum dengan pengumpulan informasi, bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor terkait kasus Dana BOS, agar tidak ada kesimpang-siuran.

Menurutnya, dengan mengajukan permohonan penangguhan penahanan terhadap para tersangka dugaan penyelewengan dana BOS yang berstatus ASN Disdik (Dinas Pendidikan), maka diharapkan dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejari sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut seperti pengalihan tahanan kota atau rumah.

Baca :  Kasus Dana BOS, PSI Kota Bogor Dorong Kejari Ungkap Keterlibatan Pihak Lain

“Sebagai penjaminnya Wali Kota dari Pemerintah Kota Bogor, maka diharapkan selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sesuai kewenangan dalam penanganan kasus tersebut,” ungkap Alma melalui siaran pers yang diterima awak media, Selasa (28/7).

Terkait hal itu, Kejari Kota Bogor menyatakan tidak mengabulkan surat permohonan Wali Kota Bima Arya tentang penangguhan penahanan para tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS. Dalam hal ini, Kejaksaan menggunakan Pasal 21 KUHAP, yaitu tetap melakukan penahanan.

“Kami melakukan penahanan karena takut tersangka melarikan diri, takut menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya,” kata Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bogor, Cakra Yudha seperti dikutip Bogor Update, Selasa (4/8).

Baca :  Bima Arya: Suasana Malam Idul Fitri Lebih Sepi dari Tahun Sebelumnya

Sumber Bogor Update menyebutkan, Dedie A. Rachim mengatakan bahwa Bagian Hukum Pemkot Bogor tidak akan menjadi pengacara, akan tetapi memberikan pendapat teknis yang diperlukan oleh saksi dan tersangka. Dia juga memastikan kelima ASN yang terjerat kasus korupsi dana BOS akan diberhentikan secara tidak hormat setelah ada ketetapan hukum.

“Bukan (bantuan hukum). Karena ini kasus Tipikor. Pemkot akan menyerahkan sepenuhnya kepada kejaksaan, dan kami menghormati prosesnya,” terang Dedie.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here