LEAD.co.id | Aktivis yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) kembali berkirim surat audiensi ke DPR-RI, mereka menuntut naiknya harga garam demi kesejahteraan para petani garam utamanya di Pulau Madura, Jawa Timur.
Surat audiensi tersebut dikirim setelah sebelumnya telah beberapa kali melakukan aksi menuntut naiknya harga garam serta sudah mengirim surat terbuka, kepada Gubernur Jawa timur dan Presiden pada tahun 2019.
Namun, hingga saat ini tidak ada respon terkait hal itu. Sehingga membuat mereka (Alpart) menganggap perlu untuk melakukan audiensi dengan Komisi VI, DPR-RI.
Menurut Koordinator audiensi, Basri mengatakan, apa yang dilakukannya itu tidak lain agar pemerintah pusat maupun daerah, tidak lalai dalam tugasnya terlebih dalam mengawal kesejahteraan para petani.
“Saya hanya ingin memastikan bahwa Pemerintah pusat tidak tutup mata, sebab garam Madura sejauh ini belum juga terserap dan masih ribuan ton yang terbengkalai,” tutur Basri, yang juga merupakan pengurus Badko HMI Jatim itu, Senin (27/1/2020)
Berdasarkan data dari Dinas Kelautan secara skala Nasional, kata Basri, bahwa garam 454 ribu ton ini belum terserap hususnya garam Madura, tentunya menjadi tanggung jawab dan PR besar para elemen pemerintah, yang berada di bawah naungan BUMN.
“Tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan perlu kebijakan yang jelas seperti legalisasi garam, kemudian import garam yang harus di berhentikan. Jika perlu pengawasan harus di perketat,” tegasnya.
Layangan surat tersebut, pihaknya berharap pemerintah pusat bisa memberikan solusi yang solutif, terhadap kebijakan garam rakyat khususnya yang berada di Madura.
“Ya, kami berharap dengan adanya audiensi kami ini, nantinya pemerintah melalui legislatif dapat memberikan solusi terkait hal ini. Sebab, kita tahu Indonesia ini kaya akan garam. Karenanya, adanya potensi itu dapat kiranya menjadi jawaban terhadap bagaimana pemerintah mensejahterakan rakyatnya,” katanya penuh harap. (haz/nam)
