Polemik PSBB, PSI Kota Bogor Desak DPRD Minta Penjelasan Wali Kota

0
PSI, Audiensi, DPRD
Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso melakukan audiensi, di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (17/6/2020).

LEAD.co.id | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor melakukan audiensi, di Ruang Paripurna DPRD Kota Bogor, jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal, Rabu (17/6/2020). Dalam audiensi itu, PSI menyampaikan pandangan dan pendapat terkait perwali No 37 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerapan sanksi dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Para pengurus PSI diterima oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Atang Trisnanto, bersama Eka Wardana dan Ahmad Aswandi. Tampak dihadirkan dalam forum tersebut yaitu Kabag Hukum dan HAM Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, Alma Wiranta.

Di hadapan para pimpinan DPRD dan Kabag Hukum Pemkot Bogor, Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso menyampaikan bahwa, Perwali Kota Bogor Nomor 37 tentang Juknis PSBB bertentangan dengan UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), karena Perwali tersebut mengatur ketentuan pidana.

Baca :  Kasus Meningkat, PSI Kota Bogor Dukung Pemerintah Cegah Covid-19

“Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,” sebut Sugeng Teguh Santoso, mengacu pada pasal 15 UU P3.

Politisi yang akrab disapa STS ini melanjutkan, muatan materi Perwali 37/2020 yang memuat pidana, tidak punya dasar hukum dan berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, Peraturan Pemerintah nomor 21 tentang PSBB sebagai payung hukum skala nasional tidak memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk membuat regulasi dan menerapkan sanksi berupa denda terhadap pelanggar PSBB.

Baca :  Penanganan Covid-19, Pemprov Jabar Ajukan PSBB untuk Lima Daerah

Pengaturan sanksi berupa denda administratif dalam Perwali 37/2020, kata STS, melanggar prinsip pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif (Distribution of power atau Division of power).

Atas hal itu, DPD PSI Kota Bogor melayangkan pandangan resmi, agar pihak DPRD meminta penjelasan kepada Wali Kota Bogor terkait diterbitkannya Perwali 37/2020 tentang Juknis PSBB tersebut.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, pandangan dan pendapat PSI Kota Bogor merupakan saran yang cukup baik dan konstruktif untuk dijadikan pembahasan dalam Pansus pengawasan penanganan Covid-19, sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi untuk perbaikan.

“Satu hal yang harus digaris bawahi yaitu, kita sama- sama mempunyai tujuan yang baik, dan sudah barang tentu dengan regulasi yang berlaku dengan sistem politik di negara kita yang harus memisahkan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif,” ujar Atang.

Baca :  Ratusan Buruh Kepung DPRD Kota Bogor, Menolak Omnibus Law

Di tempat yang sama, Kabag Hukum dan HAM Pemkot Bogor, Alma Wiranta, menilai bahwa audiensi seperti ini sebagai kontrol sosial. Pihaknya mengaku sangat menghormati  usulan dari PSI, dengan analisis dan sosiologis jawaban tentunya.

Alma mengaku, terbitnya perwali didasari oleh banyak hal, diantaranya Pergub No 40 Tahun 2020 tentang pedoman pengenaan sanksi terhadap pelanggaran PSBB. Meski demikian, kata dia, tujuannya hanya ingin memberlakukan protokoler kesehatan sebagai upaya mencegah pandemi Covid-19.

“Pemerintah hanya ingin memberikan perlindungan dalam hal kesehatan bagi masyarakat tentunya,” pungkasya.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here