LEAD.co.id | Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengingatkan kepada menteri BUMN Erick Thohir agar melakukan penunjukan jabatan direksi BUMN sesuai keahliannya. Pasalnya, penempatan posisi jabatan strategis di BUMN sangat mempengaruhi kemajuan perusahaan negara tersebut.
Akmal Fahmi, Ketua Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI mengungkapkan, BUMN memiliki hutang yang sangat luar biasa sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan BUMN seharusnya dapat menjadi motor penggerak perekonomian bagi masyarakat.
“Utang Luar Negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat masih tumbuh dobel digit tentunya hutang BUMN yang menggunung menjadi kekhawatiran banyak pihak,” sebut Akmal melalui keterangan pers yang diterima LEAD.co.id, pada Sabtu (29/5/2021).
Bank Indonesia (BI) kembali merilis statistik ULN Indonesia, pada Jumat (21/5/2021). Per Maret 2021 total ULN BUMN mencapai US$ 59,65 miliar atau setara dengan 28% dari total ULN swasta nasional. Pangsanya naik 1 poin persentase dibanding periode yang sama tahun lalu ketika masih di angka 26,4%.
Dengan asumsi kurs Rp 14.300/US $ maka total ULN BUMN mencapai Rp 852,99 triliun. Jika total aset BUMN saat ini mencapai Rp 9.295 triliun maka rasio ULN terhadap total aset mencapai 9,2%.
Pemerintah mempunyai rencana untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui proyek-proyek infrastruktur. Ambisinya dinilai besar karena membutuhkan dana lebih dari Rp 6.400 triliun, sementara anggaran dari APBN harus dibagi-bagi dan terbatas.
“Untuk menambal sebagian lagi kekurangan dana tersebut BUMN harus turun tangan mencari pendanaan. Apalagi kalau bukan lewat instrumen utang,” sebut Akmal.
Menurut Akmal, penumpukan utang dalam kondisi ekonomi yang sehat memang tak terlalu terlihat. Namun demikian, saat terpuruk seperti ketika pandemi Covid-19 merebak, maka “bau busuk utang yang menyengat mulai tercium”.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, kata Akmal, seharusnya pemerintah menempatkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam mengembangkan dan memajukan BUMN, bukan karena kepentingan politik sehingga tidak hanya mengandalkan anggaran melalui suntikan dari APBN.
“Wajar kalau kemudian banyak yang menilai keberadaan beberapa BUMN menjadi beban bagi negara,” pungkas Akmal.
Reporter: Jay
Editor: Aru Prayogi
