Presiden Minta Kepala Daerah Bisa Fleksibel bagi Warga Miskin

0
Presiden, Pemerintah, Corona
Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers terkait Coronavirus, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Minggu (15/3/2020).

LEAD.co.id | Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan terkait pandemi virus korona (Covid-19), dalam rapat terbatas melalui telekonferensi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (4/5/2020). Arahan Presiden diantaranya evaluasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga masalah bantuan sosial (Bansos).

Berkaitan dengan program jaring pengaman sosial yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), paket sembako, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), hingga Dana Desa yang semuanya telah berjalan. Presiden ingin agar seluruh program tersebut bisa sampai di tangan keluarga penerima secepatnya pada pekan ini.

Baca :  Presiden Jadikan Aspirasi Mahasiswa untuk Catatan Perbaikan

Terkait itu, Presiden meminta Menteri Sosial Juliari P. Batubara, para gubernur, bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa untuk turun langsung menyisir ke lapangan. Presiden juga meminta agar para kepala daerah bisa fleksibel dalam mencari solusi bagi warga miskin yang belum mendapatkan bansos.

“Saya juga minta data penerima bansos dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa sehingga jelas, tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa melakukan segera, koreksi di lapangan. Tadi sudah saya sampaikan mengenai persoalan timing, betul-betul harus di-manage secara baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah, kemudian juga dari desa,” ujarnya.

Baca :  Penanganan Covid-19, Presiden Minta Terapkan Intervensi Berbasis Lokal

“Saya minta dibuat hotline untuk pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan, kita bisa ketahui secara cepat,” tandasnya.

Sedangkan terkait PSBB, Presiden menekankan pentinngnya evaluasi sehingga bisa melakukan perbaikan-perbaikan di kota/kabupaten maupun provinsi yang melakukan PSBB.

“Ini perlu evaluasi, mana yang penerapannya terlalu over, terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendur,” jelas Presiden.

Sumber : BPMI Setpres

Reporter: Hera
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here