JAKARTA (Lead.co.id) – Presidium Indonesia Maju angkat bicara ihwal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dinilai harus bijaksana dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) baik dengan stakeholder dan semua lini, terlebih kepada Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam hal ini, Ketua Umum Presidium Indonesia Maju, Fachrudin pun mengaitkan dengan sosok figur Prof. Dr. Dorodjatun Kuntjorojakti yang dinilai juga sama memiliki kemampuan dan kapasitas bahkan diklaim mampu untuk mengelola negara, terlebih dalam perspektif ekonomi makro apalagi mikro.
“Beliau bila melihat track recordnya (sepak terjangnya) sejatinya mumpuni baik dari segi keilmuan yang ia miliki bahkan berdasarkan atas pengalamannya yang tidak diragukan lagi, bahkan sudah cukup dikenal banyak pihak dan kalangan karena pak Dr. Kun juga bahkan sering menjadi pemateri di berbagai ajang diskusi dan seminar nasional dan selalu banjir pujian dan mendapat dukungan dari berbagai unsur lapisan baik atas gebrakan, gagasannya dan sebagainya yaitu, Dr. Kun Nurachadijat, SE, MBA,” ujar Fachrudin saat jumpa pers di Menteng, Jakarta pusat, pada Jumat (18/3/2022).
Selain itu, Fachruddin juga menyatakan bahwa, tanggung jawab para Menteri selaku pembantu Presiden dan Wakil Presiden dalam mengemban tugasnya ialah harus bertanggung jawab penuh sesuai tupoksi, selain sebab sudah disumpah dan ihwal tersebut juga sudah dianggap tepat dalam menjalankan jabatan nya di bidang kementerian.
Ketum PIM yang tergabung dari berbagai organisasi kemasyarakatan didalamnya seperti, Yayasan Keluarga Besar Pejuang “45 (YKBP “45), Perkumpulan Sosial Ekonomi Pancasila (PSEP), Suara Rakyat Merdeka (SRM), Yayasan Bina Umat, Yayasan Tiara Eva, Forum Anti Narkotika Indonesia (Panatik Indonesia), Pikiran Bangsa (PB), Obor Nasiona (ON) dan beberapa organisasi lainya tentu saja dari setiap statmen nya tidak sebatas asal-asalan akan tetapi memiliki berbagai bentuk bahan pertimbangan dan kebijakan yang didasari dengan data, fakta dan realita kajian yang berlandaskan peraturan hukum dan Undang-Undang yang berlaku.
“Karena di kementerian mempunyai tanggung jawab untuk membantu Presiden dalam menjalankan roda Pemerintahan sesuai bidang kementerian yang ditetapkan, begitu pun hal nya dengan Kepala Staf Kepresidenan, Sekretaris Kabinet, Kepala BKPM, Jaksa Agung, Mahkamah Agung dan sebagainya,” Papar Fachruddin
Bahkan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta beberapa peraturan lain terkait kementerian, maka Presiden dalam menetapkan menteri nya atas hak prerogatif nya sesuai dengan kebijakan bahkan tidak harus memperhatikan bidang keahlian saja akan tetapi juga harus benar-benar memiliki prinsip dan sistem untuk melaksanakan program kementerian.
“Seperti janji Presiden Joko Widodo kala itu tentang exponen 98 ada baiknya yang tergabung untuk masuk terlibat di kabinet pemerintahan Indonesia Maju. “Ini mah bukan exponen 98 sembarangan, karena yang cabut SK Menteri bersama NKK-BKK waktu dia menjadi ketua Presidium Senat Mahasiswa, se-Indonesia saat di Universitas Mulawarman, Samarinda, 3 – 9 Maret tahun 1996. Berdasarkan itu, Dr. Kun bukan hanya exponen 98 saja, lebih dari itu beliau adalah pembidan Reformasinya itu sendiri!,” tegasnya.
Terlebih, katanya lagi menjelaskan, terkhusus bagi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, bahwa berdasarkan fakta sebaiknya diganti dengan sosok figur tokoh yang lain yang memang betul-betul mumpuni dalam keilmuan nya yang juga memiliki kesamaan visi dan misi supaya untuk harapan bersama baik Presiden dan seluruh Rakyat Indonesia.
“Agar dalam pelaksanaan program keuangan Negara dapat terkondisi secara baik dan ter-monitoring secara continyu dan dapat terkendali secara stabil sesuai keinginan harapan bersama, sebab APBN yang dikelolah negara juga uang seluruh rakyat, hal ini juga dianggap merupakan solusi yang tepat bila saja seperti bapak DR. Kun dirangkul oleh Presiden menjadi Menteri Keuangan,” harapnya.
Perihal inipun ditanggapi oleh berbagai pihak khususnya Ketua Umum Presidium Indonesia Maju (PIM) sebab mengingat sebentar lagi Presiden dan Wakil Presiden akan menggelar Reshufle kabinet (Perombakan Kabinet) baik untuk Menteri begitu pun dengan wakil Menteri.
Reporter: Sally Sumeke
