BOGOR (Lead.co.id) – Pelaksanaan program swadaya tangki septik individual dalam bidang penyehatan lingkungan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor menuai sorotan tajam. Program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas sanitasi masyarakat dan menekan praktik buang air besar sembarangan (BABS), kini diduga tidak berjalan optimal dan berpotensi disalahgunakan oleh oknum tertentu.
Program sanitasi ini sejatinya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah domestik dan peningkatan akses sanitasi layak bagi masyarakat. Dalam dokumen perencanaan, sektor air limbah menjadi salah satu fokus pembangunan infrastruktur daerah. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan berbagai persoalan serius.
Berdasarkan temuan di sejumlah wilayah, program swadaya tersebut diduga tidak tepat guna. Banyak tangki septik yang dibangun tidak sesuai standar teknis, baik dari segi kapasitas, konstruksi, maupun lokasi penempatan. Bahkan, terdapat indikasi bahwa beberapa unit tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
Selain itu, muncul dugaan kuat bahwa program ini kerap dijadikan “bancakan” oleh oknum dinas maupun pengurus desa. Praktik yang disinyalir terjadi antara lain penggelembungan anggaran (mark-up), pemotongan dana bantuan, hingga minimnya transparansi dalam penunjukan pelaksana kegiatan. Kondisi ini memperburuk kualitas hasil pembangunan dan merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat.
Permasalahan lain yang mencuat adalah lemahnya pengawasan dan sosialisasi program. Padahal, dalam pengelolaan sanitasi seperti layanan lumpur tinja di Kabupaten Bogor sendiri, masih terdapat tantangan kesiapan kelembagaan dan implementasi program yang belum optimal di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan.
Jika tidak segera dibenahi, kondisi ini berpotensi menghambat tujuan utama program sanitasi, yakni menciptakan lingkungan sehat dan mencegah pencemaran air tanah. Bahkan, pembangunan tangki septik yang tidak sesuai standar justru dapat menimbulkan dampak lingkungan baru.
Sejumlah pihak mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program ini. Evaluasi harus mencakup aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan di tingkat desa. Selain itu, transparansi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan dinilai menjadi kunci agar program tidak lagi disalahgunakan.
Dengan pembenahan sistem dan penegakan akuntabilitas, diharapkan program penyehatan lingkungan melalui pembangunan tangki septik dapat kembali pada tujuan awalnya, yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
