Oleh: Ahmad Zacky Makarim
(Sekretaris Umum HMI Cabang Malaysia)
Waktu berjalan begitu cepat, tak terasa tahun 2019 telah berganti. Segala cerita suka duka selama satu tahun akan menjadi memori kenangan masa lalu. Tepat pukul 00.00 WIB dinihari, gemerlap kembang api menghiasi langit berbagai sudut kota Jakarta. Menandakan bahwa lembaran tahun 2020 telah dibuka untuk 365 hari kedepan. Awal tahun 2020 menjadi tahun penuh harapan bagi semua orang. Momen pergantian tahun ini tentunya membawa berkah bagi masyarakat. Singkatnya, setiap suasana tahun baru selalu mendatangkan kegembiraan bagi yang merayakannya. Ihwal tersebut memberikan senyum harapan yakni secercah rasa optimis menatap satu tahun mendatang.
Namun masih di awal tahun, berbagai macam peristiwa telah membuat bumi kita setengah terguncang. Dalam kurun waktu dua bulan di awal 2020, telah terjadi berbagai macam fenomena yang mencuri perhatian publik. Baik di Indonesia maupun di dunia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah musibah banjir yang melanda Ibukota Jakarta. Berdasarkan rilis Litbang Kompas, total sudah ada enam kali banjir dalam 60 hari terakhir di awal tahun. Dengan intensitas hujan yang tinggi tanpa diimbangi dengan saluran drainase air yang baik telah membuat sejumlah wilayah tergenang air. Seketika itu juga jalan raya, perumahan, perkantoran, stasiun dan berbagai fasilitas publik terendam banjir. Membuat sebagian aktivitas masyarakat menjadi terganggu. Bahkan sebagian institusi pemerintah memberikan dispensasi libur bagi pegawai yang terkena musibah banjir.
Pada bulan Februari, berdasarkan data Litbang Kompas, terdapat tiga kali musibah banjir yang menimpa DKI Jakarta. Ditambah satu lagi peristiwa banjir yang terjadi pada akhir bulan Februari, tepatnya pada tanggal 25 Februari 2020. Banjir pertama bulan Februari terjadi pada tanggal 2 Februari 2020. Banjir tersebut telah menggenangi 25 ruas jalan di Ibukota Jakarta. Selang beberapa hari, pada tanggal 8 Februari 2020, Banjir kembali mendatangi Jakarta dan merendam sedikitnya 21 ruas jalan. Lalu pada tanggal 23 dan 25 Februari, banjir menggenangi 36 kelurahan dan 47 ruas jalan di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, banjir juga ikut menghampiri daerah penyangga Ibukota yakni Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai instansi terkait seperti Pemprov DKI Jakarta, Kementerian PUPR, BNPB untuk mengurangi resiko banjir yang lebih besar. Beragam lapisan masyarakat ikut turun tangan dalam menyalurkan bantuan. Bantuan seperti kebutuhan pangan, sandang, obat-obatan dan kebutuhan lainnya telah tersalurkan kepada masyarakat. Lembaga filantropi sosial juga ikut turun gunung dalam menggalang donasi bagi korban banjir. Aksi solidaritas dari dunia nyata dan maya pun terlibat dalam meringankan beban korban. Sinyal elemen ini menunjukkan adanya kohesivitas sosial dan kepekaan nurani yang erat antar sesama warga negara.
Banjir setiap tahunnya selalu menjadi langganan bencana masyarakat kota Jakarta. Namun, kadang kita belum mampu mengambil lesson learnt dari musibah tersebut. Banjir bukanlah sebuah fenomena alam yang begitu saja terjadi lalu kita pasrah dengannya. Banjir sepatutnya tidak menjadi komoditas kambing hitam untuk menyalahkan alam. Tetapi harus dilihat dari perspektif yang jernih berdasarkan logika sebab-akibat. Karena banjir merupakan akibat dari sebab yang belum teridentifikasi dengan baik. Mengetahui penyebab saja belum cukup, diperlukan gotong-royong bersama untuk menyelesaikan masalah tahunan ini. Jika tidak, maka banjir akan terus menghantui Ibukota saban tahun.
Untuk mendapat benang merahnya, penulis mencoba untuk membuat formulasi sederhana. Banjir pada dasarnya merupakan residu air yang belum terserap secara optimal oleh tanah. Akibat minimnya daya dukung resapan air, pada akhirnya air mencoba mencari tempat yang lebih rendah mengikuti bentuk dimana ia berada. Kurangnya area resapan air disebabkan karena alih fungsi lahan hijau menjadi bangunan, perkantoran, apartemen dsb. Infrastruktur yang dibangun tersebut bukan tanpa alasan, dengan masifnya urbanisasi penduduk permintaan akan tempat tinggal dan pekerjaan menjadi keniscayaan. Atas dasar rantai masalah tersebut, area resapan air menjadi berkurang. Jika demikian, pertanyaannya adalah bagaimana pengawasan terhadap dampak lingkungan di jakarta?
Tidak hanya itu, kondisi ini juga diperparah oleh sebagian kelompok yang ingin mempolitisasi isu banjir menjadi komoditas politik. Adanya gerakan untuk menuntut kerugian terhadap gubernur DKI adalah tindakan kontraproduktif yang menimbulkan social unrest di masyarakat. Aneka lontaran pernyataan yang miskin narasi dengan logika yang keliru belakangan ini menghiasi tayangan berita Indonesia. Tayangan yang seharusnya membahas solusi masalah banjir justru menjadi perdebatan politik. Sungguh ironis, ditengah munculnya musibah, masih ada sebagian oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan libido politiknya. Alangkah arifnya sebagai warga negara yang baik untuk melakukan otokritik dalam mengevaluasi masalah banjir secara holistik dan komprehensif.
Masalah banjir sejatinya akan terus menjadi pekerjaan tahunan bagi Jakarta. Siapapun gubernurnya, walikotanya, pejabat daerahnya, harus selalu siap sedia menghadapi banjir sewaktu-waktu. Tidak perlu menuding siapa yang salah atau yang benar. Kalau boleh jujur, sudah banyak ilmuwan yang gencar meneliti dan mengkaji dengan menyodorkan beragam solusinya. Namun, seringkali publik hanya disuguhkan inkonsistensi pernyataan sesama pejabat yang bertele-tele dan tidak efisien. Pada akhirnya masalah tidak tuntas dan hanya menimbulkan pertikaian di linimasa publik. Dibutuhkan suatu kerjasama lintas institusi dan lintas provinsi dalam menyelesaikan masalah banjir secara tuntas.
Upaya solutif harus selalu menjadi prioritas utama oleh Pemprov DKI bersama masyarakat untuk mengatasi masalah banjir. Pendekatan berbasis kelingkungan layak untuk diimplementasikan secara kolektif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga alam sekitar. Itikad untuk melakukan normalisasi, revitalisasi, naturalisasi, atau entah apapun namanya perlu menjadi atensi bersama. Inovasi soal pengelolaan tata ruang, tata kota, dan manajemen air yang integratif sangat diperlukan. Jika manusia mempunyai hak asasi manusia maka tidak ada salahnya jika air pun mempunyai hak asasi untuk mendapatkan resapan air. Dan siapapun pejabatnya yang mampu menyelesaikan urusan banjir Ibukota, maka sejarah akan bertepuk tangan buat dia. Akhir kata, mengutip kata Jan Pieterszoon Coen, dispereert niet (jangan putus asa) untuk Pemprov dan masyarakat DKI Jakarta.
