BOGOR (Lead.co.id) – Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi Demokrat Solidaritas Sugeng Teguh Santoso telah menggelar agenda Reses di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, pada Selasa malam, 17 Juni 2025.
Kegiatan berlangsung di kediaman Ketua RW 07, Makmun Nawawu yang dihadiri oleh unsur pengurus RW, perwakilan warga dari sejumlah RT, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam agenda reses tersebut, STS, sapaan akrabnya menjelaskan bahwa, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab wakil rakyat untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Dia menyampaikan bahwa, semua aspirasi yang masuk akan dibawa ke DPRD untuk diperjuangkan melalui program dan anggaran pemerintah kota.
“Sebagai anggota dewan, saya ingin mendengar langsung keluhan dan kebutuhan warga. Tapi saya juga perlu sampaikan bahwa usulan program bisa memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi harapannya warga tidak kecewa dan memahami prosesnya,” ujar Sugeng dalam sambutannya.
STS juga memperkenalkan layanan ambulans gratis dari PSI Kota Bogor yang bisa dimanfaatkan masyarakat serta membuka ruang komunikasi soal layanan bantuan BPJS.
Ketua RW 07 Katulampa, Makmun Nawawi, dalam forum tersebut menyampaikan berbagai kebutuhan lingkungan warganya.
Di antaranya adalah penggantian 350-an lampu penerangan jalan umum (PJU) yang rusak akibat korsleting atau usia pakai, pengadaan seragam kaos dan batik RW untuk kegiatan formal dan nonformal, serta pemberian THR dan santunan bagi warga miskin, janda, dan anak yatim/piatu menjelang hari raya.
Dirinya juga mengusulkan renovasi atau pembangunan baru pos kamling, bantuan kursi roda bagi warga sakit, pengaspalan jalan lingkungan, serta perbaikan jembatan penyeberangan yang padat kendaraan.
Selain itu, pembangunan Gedung Serbaguna dan taman bermain di area RT 02 menjadi harapan warga yang terus diperjuangkan.
“Kami berharap pemerintah melalui Pak Sugeng bisa memperjuangkan berbagai kebutuhan warga, mulai dari lampu PJU yang rusak, pengaspalan jalan, sampai pembangunan gedung serbaguna. Semua ini untuk kenyamanan dan kesejahteraan lingkungan kami,” tutur Makmun.
Isu pendidikan juga mencuat dalam sesi diskusi warga. Nur, perwakilan ibu-ibu, menyampaikan bahwa sejumlah anak tidak dapat mengambil ijazahnya karena orang tua mereka tidak mampu melunasi tunggakan biaya sekolah.
“Banyak anak-anak, salah satunya di RW 07, yang ijazahnya belum bisa diambil karena orang tuanya tidak mampu bayar tunggakan sekolah. Kami minta perhatian agar anak-anak ini tidak kehilangan masa depan hanya karena masalah biaya,” ucap Nur.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, STS menekankan pentingnya peran negara dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pangan.
Dirinya juga mendorong semangat swadaya masyarakat dan menyatakan siap memperjuangkan aspirasi tersebut bersama DPRD dari daerah pemilihan (dapil) terkait.
“Data kebutuhan warga akan saya sampaikan ke forum DPRD dan kepada rekan-rekan anggota dewan dari dapil ini agar bisa masuk dalam prioritas program kota,” tandasnya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan warga, sekaligus menjadi bagian penting dari proses demokrasi partisipatif di Kota Bogor.
