Rumah Warga Dikosongkan, LBH KBR Gugat Presiden hingga Panglima TNI

138
0

LEAD.co.id | Warga Kelurahan Kedung Badak, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor melalui Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Bogor Raya (LBH KBR) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Kota Bogor terkait pengosongan Rumah Dinas yang dilakukan Korem 061/SK (26/7/2018) lalu. Terkait itu, Pembela Umum LBH KBR, Sugeng Teguh Santoso menuntut, senilai Rp. 1 T (satu triliun).

“Kami mengajukan gugatan materiil dan inmateriil. Dimana gugatan materiil sebesar Rp 9 juta dan immateriil sebesar Rp 1 triliun,” ungkap Sugeng saat mengajukan gugatan di Jl. Pengadilan No.10, Pabaton, Kec. Bogor Tengah, Kota Bogor, Rabu (15/5/2019).

Baca :  Tim Seleksi Direksi PD PPJ Umumkan Sembilan Besar Hasil UKK II

Menurutnya, tindakan pengosongan paksa oleh TNI AD (Korem) 061 Suryakencana terhadap tempat tinggal warga bernama Ramli, di daerah Kedung Badak – Kota Bogor (28/5) tanpa adanya Putusan Pengadilan. “Korem juga tidak mampu menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut,” lanjut Sugeng.

Atas hal itu, Ramli melalui LBH KBR mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa kepada Para Tergugat antara lain Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, Pangdam III Siliwangi, Danrem 061 Suryakencana dan BPN Kota Bogor senilai Rp 1 Triliun.

Sementara itu, Kepala Penerangan Korem 061/Suryakencana (Kapenrem 061/SK) Mayor Inf. Ermansyah mengatakan, gugatan hukum “sah-sah saja” bagi setiap warga negara Republik Indonesia. “Ini negara hukum jadi silakan saja melakukan gugatan hukum oleh saudara Ramli,” ungkap Kapenrem kepada KM di kantor Korem 061/SK siang ini.

Baca :  Perindo Bantah terlibat Money Politic di Bogor Barat

“Yang jelas Korem 061/SK menjalankan langkah-langkah dalam pengosongan untuk mengamankan dan menertibkan aset milik negara yang diperuntukan untuk TNI Angkatan Darat,” tambah Kapenrem.

Menurutkan Kapenrem, dalam aturan TNI AD dalam menempati rumah dinas AD, di seluruh Indonesia hanya anggota aktif, orang tua. “Untuk anak tidak bisa menempatinya,” tambah Ermansyah.

“Ya untuk anak yang menempati harus menyerahkan kepada negara. Jadi dalam hal ini kami Korem 061/SK, Kodim, Koramil, serta Kodam Siliwangi, hanya mengamankan aset negara. Dalam pembuktian kepemilikan tersebut TNI AD jelas memiliki bukti dari kepemilikan aset negara tersebut,” pungkas Kapenrem. (AP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here