LEAD.co.id | Ketua DPD PAN Pamekasan mengkritik pernyataan Bupati Baddrut Tamam yang menuding aksi demonstrasi bela rakyat beberapa waktu lalu sebagai aksi bayaran.
Pasalnya, pada pernyataan tersebut bupati tidak menjelaskan siapa yang membayar dan siapa yang dibayar.
“Saya sebagai ketua partai pengusungnya (PAN) sangat menyesalkan atas ungkapan bupati terhadap para pendemo yang mengatakan dibayar. siapa yang membayar dan siapa yang dibayar? harus jelas!,” kata ketua DPC PAN Pamekasan, Heru Budi Prayitno, Selasa (3/09/2019).
Heru meminta agar Bupati tidak melontarkan hal-hal yang menimbulkan polemik di masyarakat, utamamanya petani tembakau. Karena itu adalah serangkaian janji bupati pada rakyat.
“Bupati ini selalu melontarkan ungkapan-ungkapan kontroversial dan blunder. Mulai dari tidak ada koalisi lagi. LSM demo ujung-ujungnya meminta sepeda motor dll. Saat ini, melontarkan kalimat yang menuding pendemo berbayar,” tutur Heru
“Wajar bila mereka (masyarakat) menagih janji Bupati mengenai persoalan tembakau, selain janji-janji politiknya yang masih banyak belum di realisasikan,” sambung dia.
Lebih lanjut, Heru mengajak untuk membuat Pamekasan ini benar-benar hebat sebagaimana yang diharapkan pemerintah dan masyarakat secara umum.
“Mari buat hebat pamekasan dalam arti sebenarnya, bukan hebat dalam konteks di demo setiap hari, karena pernyataan seorang pemimpinnya yang selalu kontroversial,” katanya.
“Saya sebagai ketua partai (PAN) juga mempunyai tanggung jawab moral terhadap bupati yang kami usung bersama partai koalisi yang lain. Dan itu konsekuensi logis dalam sebuah tatanan politik,” jelasnya. (haz/man)
