LEAD.co.id | Kritikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) terhadap Presiden Joko Widodo melalui postingan poster di akun Instagram @bemui_official menjadi sorotan publik.
Beragam komentar yang membanjiri postingannya mulai dari aktivis senior sampai politikus-politikus itu berujung dengan dipanggil nya pihak BEM UI oleh pihak rektorat.
Melihat hal itu, BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (FH UBK) pun ikut mengomentarinya. Ketua BEM FH UBK, safrudin mengatakan, itu merupakan hal yang wajar dalam Negara demokrasi.
“Menurut saya itu menjadi suatu keharusan untuk mahasiswa menjalankan fungsi kontrol terhadap berjalanya pemerintahan dan menjadi wajar,” sampainya melalui pesan singkat (30/06/21).
Safa menilai, kritikan yang disampaikan BEM UI tentu sangat mendasar, melihat realitas yang terjadi selama presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden sangat banyak ucapan-ucapan yang dilontarkan dan berbanding terbalik dengan prakteknya.
“Saya melihat, Kritikan yg di lontarkan oleh teman-teman BEM UI merupakan suplemen untuk pemerintah di tengah carut marut negara saat ini. Esensi demokrasi akan hilang ketika kritis dianggap sebagai penyakit demokrasi,” ungkapnya.
Mengenai persoalan pemanggilan BEM UI oleh pihak Rektorat, Safa menyayangkan sikap universitas yang dianggap sangat memalukan sebagai kampus yang di unggulkan.
“Jika persoalan ini tidak diselesaikan dengan baik-baik, dapat di pastikan bahwa Indonesia sedang mengalami krisis demokrasi dan tentunya memancing gelombang perlawanan dari mahasiswa,” pungkasnya.
Sumber : BEM FH UBK
Editor : Aru Prayogi
