BOGOR (Lead.co.id) – Penarikan unit mobil yang dilakukan Balimor finance, dianggap mengangkangi prosedur fidusial dan peraturan yang berlaku. Hal ini terjadi pada salah satu konsumen yang merasa dirugikan atas penarikan saru unit mobil secara sepihak.
Konsumen sempat mengajukan akan mencari solusi penyelesaian perkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), namun ditolak pihak Balimor Finance dan memberi opsi penyelesaian melalui OJK atau pengadilan negeri.
Padahal, BPSK disiapkan untuk adanya persengketaan, dimana bertugas sebagai penengah bagi mereka yang bersengketa, dengan memeriksa laporan seperti pembayaran dan sebagainya.
Hal itu juga disampaikan oleh Agus Gunawan selaku kuasa hukum penggugat yang merasa dirugikan dengan ditariknya unit mobil tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu, juga membebankan biaya tarik kepada konsumen, padahal dalam klausul perjanjian tidak tercantum masalah biaya penarikan.
“Kami mencari keadilan untuk klien saya ini di Pengadilan Negeri Cibinong, terkait debitur yang dilempar seperti bola dalam menyelesaikan masalah ini,” kata Agus saat di Pengadilan Negeri Cibinong, pada Rabu (5/10/2022).
“Agenda berikutnya hari senin dan kami akan membuat resume debitur, dimana dia dirugikan dalam penarikan sepihak yang dilakukan Balimor finance ini. Disini kan ada undang-undang perlindungan konsumen tahun 1999 no 8, terkait dirugikan nya konsumen, sedang undang-undang tahun 2020 itu terkait hal eksekutorial fidusia, sementara mereka tidak pernah membuktikannya,” terang pengacara itu.
“Jadi bila mereka berlindung dalam undang-undang fidusia ataupun pada putusan MK, mereka harus tunjukkan sertifikat fidusia nya. Bila tidak peraturan pemerintah dikangkanginya,” imbuhnya.
“Dan pengambilan unit pun bukan sama orangnya, saat mobil itu dititip, diambil ditangan orang lain dengan paksaan,” sambungnya.
Ditempat yang sama, Konsumen yang dirugikan Balimor finance berharap unit kendaraan itu dapat kembali, walaupun harus melunasi dengan angka yang wajar.
“Harapan kami, unit kendaraan itu dapat kembali, walaupun harus dilunasi. Asalkan wajar angka pelunasannya, sekarang bahkan kita sendiri tidak diberitahu dimana adanya unit kendaraan tersebut,” ujar Ahmad Sqepudin, Debitur Balimor yang telah dirugikan.
Sementara, kuasa hukum Balimor finance tidak menanggapi saat diwawancara awak media, bahkan mengganggap kasus ini ibarat ‘receh’.
“Cuma kasus biasa, dan ini bukan kasus KPK. Maaf yah,” jawab Aneta Indriya Sari.