Oleh: Dr Apendi Arsyad
Semakin parah kejadiannya, tebing longsor di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kuantan ini, tepatnya di Desa Kp Baru Cerenti Kuansing. Kejadian bencana alam tanah tebing longsor sudah sangat lama terjadinya, ada puluhan tahunan lk 40- 50 thn sejak saya masih berusia balita (bocah), longsor sudah ada, dimana Desa Pulau Jambu semakin meluas, sebaliknya Desa Kp Baru, kampung asalku semakin menyempit lahannya.
Saya suarakan ke pejabat Pemerintah hampir lk 20 thn, ketika saya memimpin IKC se-Jabodetabek, berjuang sendirian, krn tidak ada respon dari ormas IKC yg ada di Indonesia. Begitu pun tokoh masyarakatnya banyak mereka diam seribu bahasa,… egp. Saya kirim tulisan di buletin Canang IKC tidak ada satu pun dinas dan instansi yang menggubrisnya atau mengundang saya berdiskusi.
Mereka ada kesan seolah-olah tidak berdaya dan kurang peduli dengan resiko nyawa penduduk yg akan melayang. Rakyatnya pun merasa itu bukan ancaman, tidak kecemasan di wajah mereka.
Simpulan saya penduduk merespon biasa biasa saja, dan negara/Pemda tidak hadir melindungi rakyatnya. Pemerintah baik pusat maupun daerah dapat dikatakan sudah melanggar hak-hak azasi manusia (HAM).atas pembiaran tebing longsor tersebut.
Saya sdh banyak tulisan tentang permohonan perhatian tebing longsor di desa Kp Baru Cerenti ini. Bahkan saya langsung sampaikan aspirasi warga Cerenti yang terpapar kepada bupati Kuansing bpk H. Mursini, pada pertengahan Desember 2019 lalu di Cerenti, di sebuah acara pelantikan Kades di halaman kantor Camat Cerenti.
Tapi itulah kenyataan pahitnya, mereka kaum elite sikapnya apatis dan tidak peduli (careless) dengan nasib rakyatnya yang terancam, sehinga sampai kondisi tebing longsor (tobiang ghuntua) semakin parah, dan tampaknya hingga sekarang (25 November 2021), berdasarkan hasil pemotretan kmd Herwanto, ketika pulang kampung ke Cerenti baru2 ini tampak jelas longsornya semakin parah.
Bahkan beberapa bagian bangunan dapur rumah penduduk setempat pun sudah terseret ke bawah badan dan arus sungai Kuantan. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi nyawa penduduk melayang, ketimban bencana alam tebing longsor.
Tokmas Cerenti pun apatis, masa bodoh, emangnya gue pikirin (egp). Mereka mengganggap peristiwa tebing longsor yang meruntuhkan sejumlah rumah penduduk setempat dan terputusnya jalan raya Pku – Rgt, hal itu merupakan peristiwa biasa saja.
Padahal jika jalan raya itu putus akibat tebing longsor akan menghambat mobilitas manusia dan arus barang perdagangan akan terhenti dan akan sangat besar kerugian
material dan spiritual yang akan terjadi. Logika berpikir waras ini sdh saya narasikan dalam beberapa tulisan populer di buletin Canang IKC selama lk 2 dasa warsa dan dibaca penyelenggara Pemerintahan Kuansing.
Sedangkan rakyat di desa hidup di.pinggir sungai, orang kampung dimana rumahnya sebagian sudah roboh tidak berdaya sama sekali (powerless), dan maaf mereka tidak mempunyai pemimpin yang membela kepentingan, kebutuhan dan perlindungan terhadap rakyatnya secara serius.
Ada wakil rakyat spt DPRD tingkat 1 (Provinsi) dan 2 (Kabupaten) serta DPR RI (pusat) diharapkan sebagai penyambung lidah rakyat, namun kenyataannya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka asyik dengan diri sendiri, apatis, cuek dan bahkan jarang atau tidak terdengar suaranya.
Mereka elite politik dan pimpinan Parpol sdh kehilangan hati nurani, dan kepekaan sosial membela kehidupan rakyatnya sudah pudar dan sirna, yang penting gaji dan berbagai tunjangan serta honor yg menguras APBD jalan terus, diterima setiap bulannya. Mereka lebih fokus dan konsen serta sibuk memperkuat pundi2 keuangan dan kekayaan sbg modal pileg dan pilkadal 5 tahun berikutnya.
Kita bisa lihat indikator ketidakpedulian dan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat, misalnya betapa banyak para oknum pejabat teras Pemkab Kuansing dan Pemprov Riau berbuat melawan hukum, bahkan Bupati Kuansing ditangkap KPK dan Kejaksaan Negeri, karena berbuat korupsi dana APBD, menerima sogokan para oligarky perkebunan Sawit untuk kemudahan perizinan usaha, dan sebagian kecil saja diantaranya masuk penjara. Selebihnya sebagian besar para oknum pejabat berkeliaran di luar sebagai sumber ATM bagi oknum penegak hukum.
Kita tahu sama tahu di negeri ini..”hukum tumpul ke atas, dan tajam kebawah”. Proses penegakan hukum banyak dikendalikan fulus ketimbang penggunaan akal sehat dan rasa keadilan.
Kita prihatin melihat kondisi tebing longsor tersebut, ini merupakan cerminan kebobrokan kinerja birokrasi Pemerintahan kita. Makanya peristiwa buruk, mengkhawatirkan ini dan mengecewakan seperti pembiaran bencana alam tebing longsor di Daerah aliran sungai (DAS) Kuansing ini di nagori akan terus berlangsung, entah kapan berhentinya. Hingga kini tindakan pencegahan dan penahan tebing longsor seperti Turap belum ada sama sekali dari pihak Pemerintah.
Kita melihat kaum kelas menengah (midle class) yang .menjadi harapan masyarakat untuk peduli dan kritis terhadap permasalahan sosial sangat langka, jarang sekali tampil dan bahkan nihil sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mau dan mampu mengontrol (ceck and balance) jalanya roda pemerintahan dan pembangunan, di daerah Kuansing bahkan Riau sangatlah lemah. Midle class societynya, kaum terpelajarnya belum mengambil peran dan fungsi sebagai agen kontrol sosial dan pembaharuan, akan tetapi justru mereka mendukung status quo, mengamankan kepentingan oknum pejabat dan elite politik lokal.
Kita melihat bahwa pembangunan di daerah kita ini sangatlah lambat dan rakyat di kawasan perdesaan hidupnya semakin sulit dan parah, pun dibiarkan. Sementara oknum elite politiknya dan birokrasi pemerintahannya bersama kaum kelas menengahnya, hidup mewah dan berpoya-poya (hedonist). Edan .nauzubillahi minzalik.
Semoga Allah SWT menunjukan jalan yang benar dan lurus (sirotol mustaqiem) bagi para pemimpin dan pejabat Pemkab Kuansing, bisa memegang amanah, bekerja profesional, termasuk para wakil rakyat (DPRD dan DPR RI), embanlah tugas dan amanah secara bertangggungjawab untuk kebaikan hidup di dunia maupun bekal di akhirats sebagaimana isi kandungan Al Quran dan Hadist.
Syukron barakallah.Amiin3 YRA.
Penulis adalah Ketum IKC se Jabodetabek, Dosen Universitas Djuanda Bogor, Konsultan K/L, Aktivis Ormas, Pengamat dan Pegiat Sosial