LEAD.co.id | Polemik buka-tutup tempat wisata yang berada di sejumlah wilayah Indonesia mendapatkan sorotan dari Illiza Sa’aduddin Djamal selaku Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PPP.
Menurutnya, kebijakan ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum teredukasi tentang kepatuhan dalam mentaati protokol kesehatan (prokes) di saat berwisata. Sehingga menyebabkan kekhawatiran kepada pemegang otoritas kebijakan destinasi di daerah dan pusat.
“Tidak dipungkiri kebijakan buka tutup tempat wisata menimbulkan polemik di masyarakat. Oleh sebab itu, perlu singkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Dan benchmark yang telah direkomendasikan oleh UNWTO dan WHO yaitu sehat, bersih adalah utama,” sampainya melalui keterangan tertulisnya (17/05/21).
Dirinya menambahkan, berdasarkan rekomendasi jika diimplementasikan dalam kebijakan protokol dapat menentukan zonasi hijau wisata (bubble destination) di setiap daerah wisata. Serta utamanya melaksanaan prokes yang ketat dan tegas guna membatasi jumlah pengunjung.
“Salah satu tugas penting pemerintah dan turunannya bagaimana kebijakan-kebijakan terkait prokes atau pembatasan yang diambil harus selaras dari pusat hingga daerah, edukasi masyarakat terhadap prokes di masa Covid-19 harus lebih aktif dan masif lagi agar keributan di lapangan antara masyarakat dan petugas tidak terjadi/ dapat terelakkan,” pungkasnya.
Kontributor : A Haqqi
Editor : Aru Prayogi
