Jakarta — Transformasi digital di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan dalam diskusi panel interaktif bertema “Transformasi Digital Institusi Polri: Menjawab Tantangan dan Kredibilitas” yang digelar oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Jakarta, Jumat (1/8/2025). Diskusi ini menghadirkan penulis kebijakan publik, aktivis Papua, dan jurnalis senior serta diikuti antusias oleh mahasiswa dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari sejumlah kampus.
Diskusi dibuka oleh Ali Sodikikln, penulis dan pemerhati kebijakan publik. Ia menyoroti bahwa digitalisasi di tubuh Polri harus diarahkan untuk mempercepat akses publik terhadap layanan hukum. “Teknologi tidak boleh menjadi penghalang, justru harus menjadi jembatan antara institusi negara dan rakyat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya integrasi data, pelaporan daring yang efisien, dan kecerdasan buatan sebagai tulang punggung kepolisian masa depan.
Zaid, aktivis muda asal Papua, menyampaikan kritik mengenai kesenjangan digital antarwilayah. Ia menekankan bahwa transformasi digital Polri harus memastikan daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) mendapatkan akses yang sama terhadap sistem pelaporan maupun pengawasan hukum. “Keadilan akan timpang jika infrastruktur internet saja belum merata,” ucap Zaid.
Sementara itu, Deni, jurnalis senior dari Jakarta, mengingatkan bahwa wajah digital Polri harus diiringi peningkatan konsistensi dalam pelayanan publik. Ia mencontohkan platform seperti virtual police station dan dashboard ETLE masih perlu disempurnakan agar tidak menjadi proyek simbolik semata. “Digitalisasi Polri harus mencerminkan prinsip Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif dengan banyak catatan kritis dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil. Salah satu sorotan utama adalah soal anggaran besar untuk pengadaan alat digital dan robotik yang dinilai harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. “Masyarakat tak sekadar ingin teknologi, tetapi ingin respons yang cepat, adil, dan menyentuh akar masalah,” ujar salah satu peserta dari BEM Jakarta.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, dalam tanggapannya menyatakan bahwa digitalisasi adalah keniscayaan yang tidak bisa dihindari, namun harus dikawal bersama agar tetap berpihak pada masyarakat. “Transformasi digital Polri harus berbasis pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar citra institusi. Ketika rakyat merasa dilayani, saat itu pula kepercayaan tumbuh,” tegas Romadhon.
Lebih jauh, JAN juga menekankan pentingnya kesiapan Polri dalam menghadapi ancaman kejahatan global, seperti penipuan digital lintas negara, perdagangan manusia daring, dan serangan siber. “Kejahatan hari ini lintas batas, tidak bisa ditangani dengan cara lama. Polri perlu memperkuat divisi siber dan menjalin kerja sama global yang adaptif,” ungkap Romadhon.
Peserta diskusi juga mendorong pelatihan berkelanjutan bagi anggota Polri agar siap dengan tantangan teknologi. Sistem meritokrasi berbasis kemampuan digital dan transparansi informasi publik juga dinilai menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa modernisasi berjalan tanpa kehilangan integritas institusi.
Moderator diskusi menutup sesi dengan menyatakan bahwa institusi kepolisian tidak boleh alergi terhadap kritik publik. “Teknologi tanpa perubahan budaya birokrasi hanya akan menghasilkan kesenjangan baru,” katanya. Ia juga menyarankan adanya forum berkala yang mempertemukan Polri dengan masyarakat sipil dalam evaluasi digitalisasi.
Dalam siaran persnya, JAN menegaskan bahwa hasil diskusi ini akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi untuk Mabes Polri. “Kami mendukung penuh Polri menjadi lebih tangguh dalam menjaga keamanan nasional dan menjawab ancaman global,” pungkas Romadhon. JAN menyatakan bahwa transformasi digital Polri adalah langkah penting menuju institusi yang profesional, adaptif, dan terpercaya di era teknologi.
