Ketimpangan Hukum di Indonesia Saat ini

0

Oleh : Ryanti Suryawan

Keputusan penahanan yang terjadi pada kasus Ahmad Dhani yang divonis bersalah dan Terbukti melakukan ujaran kebencian dianggap telah dengan meyakinkan melanggar pasal 45A ayat 2 juncto pasal 28 ayat 2 Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ahmad Dhani kena 1,5 tahun, Pengadilan memerintahkan Ahmad Dhani ditahan di LP Cipinang. Dari sini sudah terlihat perbedaan dengan Ahok. Meski putusan sudah inkrah, tetap dititipkan di Makobrimob. Jangan dikatakan bila Ahok berbeda dengan Dani, karena dimata hukum semua sama.

Mau pejabat dan rakyat biasa tentu penanganannya haruslah sama. Tidak ada hukum tembang pilih dimana bila pejabat terkena kasus maka tempat hukumannya berbeda, yang seperti ini seharusnya tidak terjadi, akan tetapi itulah yang terjadi. Ada ketimpangan, ada ketidak adilan baik secara penanganan maupun kebijakan hukum, dimana seolah ada istilah hukum tajam kebawah tumpul keatas. Lalu mengapa istilah ini muncul kepermukaan publik, mari kita sedikit membuka kasus kasus hukum yang melanggar UU ITE, dan Kasus hukum yang terjadi akhir akhir ini.

Baca :  Jadilah Caleg yang Produktif

Pernah ada kasus anak muda menghina presiden, tapi kenapa bebas? Bupati Boyolali sebut Prabowo “asu”, bebas juga. Victor Laeskodat yang menuduh Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN sebagai pendukung khilafah seolah “tak secara serius” tersentuh hukum. Denny Siregar nyebarin video hoax kasus pengeroyokan anak Jakmania, aman. Abu Janda menghina bendera tauhid sebagai bendera teroris, hingga sekarang tidak ada proses hukum Para penghina Fadli Zon, lalu ada Ade Armando yang mengedit ft Hrs memakai topi sinterklas dia bebas bebas saja. Dan tidak ada kelanjutan hukum yang bejalan, padahal ini sudah dilaporkan.

Ketika usut Ratna Sarumpaet begitu cepat akan tetapi giliran usut tabloid Barokah lamban, Ada 31 kepala daerah di provinsi Jawa Tengah terang benderang mendukung paslon 01, diam dan membisu. Sementara, giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seorang diri berpose dua jari hebohnya merajalela seantero negeri

Baca :  Presiden: Hukum untuk Melindungi Masyarakat

Kasus hukum Dhani sangat terasa kental nuansa politiknya ketimbang hukum. Jika murni masalah hukum, harusnya ‘equal before the law’. Semua manusia seharusnya sama di depan hukum, tapi lihatlah apa yang terjadi di belakang penegakan hukum saat ini. Kelompok teetentu dibiarkan menyalak dengan lantang, dan sementara pendukung kubu satunyan dibungkam memakai instrumen hukum. Di media sosial, atas nama Pancasila dan NKRI bebas dan bersemangat memaki ‘with no fear’. Tebang pilih begitu transparan. Oposisi dipukul, pendukung rezim di rangkul. Keadilan gratis bagi penyanjung, tapi ada resiko yang harus dibayar bagi pengkritik dicarikan berbagai pasal agar terjerat hukum, sementara untuk pendukung petahana ada terlihat ketimpangan dan bisa semaunya mencari alasan supaya selamat dari delik hukuman. Penjara seolah bukan tempat untuk orang bersalah atau dibuktikan kesalahannya.
Penjara jadi tempat orang yang sedang berkuasa memperlihatkan power-nya. Banyak kasus yang lebih berat dari Ahmad Dhani tetapi entah kenapa kok jarang diproses. Hukum seolah tajam kebawah tumpul keatas.

Baca :  Mahasiswa Tempuh Jalur Hukum, KAHMI Bogor Turun Gunung

Di semua negara demokrasi, beroposisi adalah keharusan, baik itu dalam visi maupun aksi. Dan penegakan hukum yang adil adalah marwah terkuat bagi sistem demokrasi. There is no freedom without justice. Upaya penguasa menggunakan instrumen hukum tampak lebih terbuka dan sistematis, tidak semua orang mungkin suka terhadap Dhani, akan tetapi tidak akan respek terhadap perlakuan hukum yang tidak adil terhadapnya.

Kasus Dhani, juga Buniyani dan Novel Baswedan, yang diperlakukan berbeda dengan banyak kasus dari para pendukung incumben. Rocky Gerung yang dikenal kritis terhadap penguasa berpotensi target kriminalisasi selanjutnya. Jika persepsi perlakuan hukum yang tidak adil dirasakan oleh publik, sentimen positif ada di Prabowo-Sandi.

 

Ryanti Suryawan
Penulis adalah Ketua badan pemenangan Kota Bogor, Ketua DPD GARDU Prabowo Jabar, Wakil ketua DPC Gerindra kota Bogor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here