JAKARTA (LEAD.co.id) – Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) dukung penuh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk melakukan permohonan pendaftaran kekayaan intelektualnya.
“Kami konsultan HAKI tentu mendorong UMKM untuk melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya di Direktorat Merek,” kata Ketua Umum AKHKI, Suyud Margono dalam Webinar Pra Launching IPSC, pada Kamis (23/12/2021).
Lebih lanjut, Suyud menilai penting bagi UMKM untuk memiliki kekayaan intelektual terdaftar jika ingin masuk ke pasar global. Terlabih saat ini sudah ada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang biaya PNBP yang lebih murah untuk UMKM.
“Hal tersebut menjadi syarat mutlak yang tidak dapat dihindari,” terangnya.
Staff Ahli Menteri bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf, Ari Juliano Gema menilai perlunya sosialisasi kekayaan intelektual kepada kelompok UMKM. Salah satunya dengan menggandeng Intellectual Property Studies Center (IPSC) kepada masyarakat.
“Kami perlu bekerjasama dengan NGO seperti IPSC untuk mengakselerasi sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual di Indonesia sampai angka perkembangannya terus naik,” sampainya.
Di sisi lain, Founder Kampar Harapan Gusti Amri memaparkan, ada beberapa faktor yang membuat UMKM kurang aware terhadap Hak Kekayaan intelektualnya.
“Pertama, kurangnya sosialisi dari kelompok stakeholders, baik dari pemerintah maupun dari NGO. Kedua, kurangnya jaringan, dan ketiga minimnya profit sebagian besar UMKM. Saat ini, dari lebih 60 juta UMKM aktif, hanya 11% yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual terdaftar,” tutupnya.
Kontributor : Permana
Editor : Aru Prayogi
