LEAD.co.id | Persaingan Pilpres 2019 diwarnai perdebatan siapa paling lihai meminang ulama. Bahkan, separuh pertarungan elektoral memang menyudut kepda ihwal politik edientitas. Demikian terlihat setidaknya setelah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diusung melalui Ijtima Ulama.
Meski begitu, kesepakatan ulama yang digelar oleh kelompok Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF)-Ulama itu dinilai hanya mencerminkan legitimasi politik. Sehingga, publik memahmi Ijtima Ulama sebagai prosedur kelembagaan untuk kepentingan suara Prabowo-Sandi.
Kajian tersebut dibedah dalam kegiatan Seminar Nasional yang digelar oleh Himpunan Aktivis Milenial Indonesia (HAM-I) di Hall Pringsewu Resto, Jalan Adi Sujibto, Laweyan, Surakarta, pada Kamis (28/02).
Seminar yang dhadiri ratusan peserta itu sengaja digelar untuk membedah posisi Ijtima Ulama dalam Pilpres 2019. Mengusung tema “Menyoal Ijtima Ulama, Menakar Kesalehan Pilpres 2019”, menghadirkan pembicara Gugun El Guyanie, Sekretaris Lembaga bantuan Hukum PWNU Yogyakarta, dan Hafid Zakaria, akademisi dan pengamat politik Surakarta. Selain itu, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), komunitas milenial, dan mahasiswa di Solo Raya hadir menjadi partisipan.
Koordinator Wilayah HAM-I Surakarta, Oksya, menjelaskan, sejak pertama dibentuk, Ijtima Ulama terlihat hanya memanfaatkan populernya fenomena isu identitas, terutama pasca Pilkada DKI 2017 lalu. Bahkan menurutnya, Ijtima Ulama tampak memiliki kegamangan secara politik.
“Ijtima Ulama I, waktu itu, tidak mampu menghasilkan keputusan yang riil. Pasalnya, Joko Widodo memutuskan menggandeng pendamping yang justru adalah tokoh ulama penting, KH. Ma’ruf Amin. KH. Ma’ruf sekaligus secara kelembagaan merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia. Sementara Prabowo justru menganulir rekomendasi Ijtima Ulama I yang menghendaki Ust. Abdul Somad atau Salim Assegaf sebagai pendampingnya,” beber Oksya.
Meski begitu, lanjutnya, GNPF-U tetap melabuhkan dukungan secara politik kepada Prabowo-Sandi. Bahkan, demi menggerakkan institusi ulama lebih massif, dibentuklah Ijtima Ulama II untuk mengukuhkan kembali, sekaligus mengkoreksi Ijtima Ulama I.
“Dengan begitu, Ijtima Ulama II hanya merupakan upaya prosedural demi legitimasi dukungan ulama secara kelembagaan kepada pasangan Prabowo-Sandi, meskipun di antara keduanya tidak ada yang merepresentasikan ulama,” tutur dia.
“Strategi Ijtima Ulama ini sebenarnya sudah bisa dibaca masyarakat sebagai akal- akalan politik yang dilakukan elite capture para ulama, dengan mengatasnamakan umat Islam. Ijtima ini hanya sebagai movement politik yang dilakukan GNPF dengan menjadikan forum Ijtima Ulama sebagai sebuah legitimasi,” lanjut aktivis Solo itu.
Syahwat Politik
Selain itu, Oksya menilai, Ijtima Ulama terlihat hanya sebagai syahwat politik daripada kelompok untuk mengawal kesalehan. Kelompok yang hadir dalam Ijtima Ulama itu, kata dia, adalah kalangan Islam militan yang sejak awal memusuhi pemerintah.
“Justru yuang terlihat, perilaku yang ditampilkan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga menegasikan prinsip keadaban. Beberapa kasus terakhir ini menunjukkan, Ijtima Ulama I dan II dibentuk atas dasar ego politik saja,” terang dia.
Oksya mencontohkan, prilaku Sandiaga Uno melangkahi makam salah satu pendiri NU, KH. Bisri Sansuri saat berziarah bersama Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Kemudian, beredar praktik wudhu Sandiaga yang jelas tak sah secara agama, dan Prabowo yang terlihat berjoget natal bersama keluarga.
“Setidaknya, contoh kecil itu mengindikasikan bahwa Ijtima Ulama tidak benar-benar mengusung spirit kesalehand an keadaban. Ia terlihat sebagai dendam politik yang tak jelas juntrungnya,” pungkas dia. (Sept)
