JAKARTA (LEAD.co.id) – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, H. Alifudin, SE, MM, menyampaikan keprihatinan tentang RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, karena tidak adanya prinsip keadilan, serta dengan ditambah rencana kebijakan Tax Amnesty jilid 2.
“jangan sampai karena RUU HPP ini, masyarakat diberatkan dengan tambahan pajak, apalagi masyarakat terdampak secara ekonomi di masa Pandemi Covid-19 ini, jadi jangan ngebut bahasnya, sabar dan harus kaji lebih mendalam,” ucap Alifudin dalam keterangan pers, pada Rabu (6/10/2021).
Pemerintah bersama DPR RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) yang dirubah menjadi RUU HPP, untuk dibahas ke tahap selanjutnya dan disahkan sebagai UU. Persetujuan antara pemerintah dengan DPR ini dilakukan diam-diam, tanpa diketahui publik.
“harusnya publik juga banyak dilibatkan, apalagi ada juga rencana Tax Amnesty jilid 2 yang seharusnya para warga berpenghasilan sangat tinggi ini yang dimintai pajaknya, bukan diampuni,” tambah Alifudin yang juga alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Bersamaan dengan hal tersebut, Publik dibuat geger dengan kemunculan laporan Pandora Papers. Laporan yang disajikan oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) itu berisi data besar soal skandal pajak dari para pesohor dunia, termasuk juga ada dugaan para pejabat Indonesia yang masuk dalam daftar.
“masyarakat menengah bawah ditambah pajak, pengusaha “Gajah” (berpendapatan tinggi) di Amnesty, terus ada informasi yang beradar kalau ada dugaan pejabat yang menghindari pajak “Pandora Papers”, namun tetap harus di cek kebenarannya ya, kalau memang benar, sangat tidak adil, karena masyarakat menengah bawah tidak bisa akses ke surga pajak di negara tertentu,” tutup Alifudin.
Reporter: Jhonie
Editor: Aru Prayogi
