ATV : Pak Kades, Banpres Tidak Bisa Dimusdesuskan

0
ATV, Banpres, Aparat Desa
Ilustrasi Penerima Banpres

LEAD.co.id | Bantuan Langsung Tunai Presiden (Banpres) yang dikirimkan melalui kantor Pos senilai 600Rb/KPM (Keluarga Penerima Manfaat)  selama 3 bulan untuk penanganan Covid 19, tidak bisa dilakukan Mudesus (Musyawarah Desa Khusus).

“Hal itu berbeda dengan program BLT DD. Jelas payung hukumnya pun berbeda,” ungkap Aktivis Bogor, Ali Tauvan Vinaya (ATV) kepada LEAD.co.id, Senin (1/6/2020).

Pernyataan tersebut merespon adanya dugaan pemotongan Banpres tunai oleh Kepala Desa Purasari, Kecamatan Leuwi Liang, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu.

Dirinya melaporkan, di desa Purasari, terdapat sekitar 20 orang KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang berhak menerima Banpres masing-masing senilai Rp. 600ribu/bulan, selama 3 Bulan. Namun demikian, lanjut dia, yang diterima oleh masyarakat hanya sebesar Rp 150ribu.

Baca :  ATV: Pemotongan BST di Bogor, Mandulnya Penegakan Hukum

“Kita sudah mengetahui hal yang terjadi di Desa Purasari. Pemotongan bantuan presiden dalam penanganan covid 19 adalah perbuatan melawan hukum,” kata ATV kepada LEAD.co.id, Kamis lalu (28/5).

Menurutnya, bantuan tunai dari Presiden menggunakan data sesuai dengan DTKS yang diterima oleh Kementrian Sosial (Kemensos) dikirimkan melalui kantor pos sesuai BNBA (by name by adress).

Bahkan, kata ATV, Presiden dengan gamblang telah menjelaskan bahwa, tidak ada pemotongan sedikit pun dalam bantuan tersebut.

Selain itu, lanjut ATV, KPM harus memegang kartu yang dikeluarkan oleh Kemensos. “Nah, kenapa kok kartu dipegang oleh aparat Desa, ada apa ini,” tegas ATV.

Baca :  Listrik Sering Padam, ATV: Ganti Direksi PLN

Menurut dia, Program Jaring Pengaman Sosial Itu banyak Sekali. BLT Banpres Jelas Berbeda Dengan BLT DD. Kalau BLT DD acuannya yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 dikeluarkan Pada Tanggal 13 April 2020.

Dalam peraturan tersebut, ada 2 skala Prioritas dalam penggunaan Dana Desa, yang pertama Adalah Program Padat Kerja Tunai Desa (PKTD), dimana Pemerintah Desa harus melibatkan unsur masyarakat dalam pengerjaan proyek. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari pandemi Covid-19.

Baca :  ATV: Program BPNT Jelas Dikorupsi

Dan yang kedua adalah Program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT -DD), dimana dalam program ini masyarakat mendapatkan bantuan dengan Nilai 600Rb/Bulan/KPM, ditambah lagi aturan turunan Surat Edaran Bupati Nomor : 978 / 356 / DPMD / 2020 Tentang Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2020.

“Dalam waktu dekat Ini, Kita juga Akan segera mengirimkan surat kepada Kapolri, Kapolda Jabar, Kejaksaan Agung dan Presiden terkait banyaknya temuan dan masalah yang kita dapatkan dalam program Banpres tersebut,” pungkas ATV.

Reporter : Wawan S.
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here