ATV : Ada Permainan Distributor dalam Program BPNT

0
ATV, BPNT, Aktivis
Ali Taufan Vinaya (ATV)

LEAD.co.id | Salah satu Program Pemerintahan Jokowi saat ini adalah Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Tapi dalam prosesnya di lapangan, program tersebut tidak berjalan dengan mulus.

Misalkan di wilayah Kecamatan Lw Sadeng, pada bulan Maret, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kecamatan Lw Sadeng hanya menerima bantuan
11 Kg beras, telor 20 butir, 2 Kg Semangka, dan tahu 8 Ons. Sementara di bulan April, keluarga Penerima Manfaat Menerima Bantuan berupa Beras 10Kg, Kolang Kaling 1Kg, Kacang Ijo 1/2Kg, dan Daging Ayam 1 Kg. Di kecamatan tersebut terdapat sekitar 4000 KPM yang menerima Program tersebut.

Baca :  Listrik Sering Padam, ATV: Ganti Direksi PLN

Aktivis setempat menyebutkan, KPM di desa Puraseda kecamatan Lw Liang pada bulan Maret hanya mendapatkan bantuan beras 10 Kg, Ayam 8 Ons, Jeruk 4 Buah dan Tempe 1 potong l Potong, Dan Pada Bulan April Beras 10 Kg, Telor 15 Buah, Pir 3 Buah dan Kacang Hijau Seperempat.

“Dari Komponen bahan pangan tersebut, Kalau di hitung tidak sampai dengan 200 Rb,” kaya seorang aktivis, Ali Taufan Vinaya kepada LEAD.co.id, Minggu (19/4/2020).

Atas hal itu, aktivis yang biasa dipanggil ATV Itu meminta kepada Kejaksaan Cibinong dan Kapolres Bogor untuk segera menindak lanjuti temuan dan memeriksa pemilik perusahaan (PT AAM) yang menjadi distributor dalam program Pemerintah Pusat tersebut.

Baca :  ATV: Program BPNT Jelas Dikorupsi
ATV, BPNT, Sembako, Dinsos
Paket Sembako dari Program BPNT yang diterima oleh masyarakat di Kabupaten Bogor

ATV juga menyayangkan lemahnya fungsi kontrol Yang di lakukan Oleh Anggota Dewan. “Ini kerja Dewan Kemana, Jangan lantas Hanyaa Gara2 Covid19, Adanya Status PSBB di kabupaten Bogor Melemahkan Fungsi Pengawasan Dari dewan,” cetus dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bogor, Drs Rustandi ketika di hubungi lewat telepon mengaku tidak bisa mengawasi secara penuh pendistribusian program BNPT dari Pemerintah Pusat ini. Dia menyarankan agar melaporkan temuan ini ke pihak yang berwenang.

“Kita tidak bisa memonitor penuh Kegiatan di tiap-tiap desa, kita memiliki keterbatasan. Ada 400 lebih Desa yang ada di Kabupaten Bogor, dan Apabila memang di lapangan ditemukan hal-hal yang terindikasi Korupsi, laporkan saja,” tegasnya.

Baca :  Polisi OTT Empat Pejabat Pemda Bogor

Reporter : Rio
Editor : Aru Prayogi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here