Sebabkan Kerumunan, LPKSM Minta Evaluasi E-Warung di Pabuaran

0
BPNT, Pabuaran, Kerumunan, E-warung
Anggota Babinsa Pabuaran mencegah kerumunan warga pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu petang (14/6/2020)

LEAD.co.id | Lembaga Perlindungan Konsumen Masyarakat (LPKSM) Bhayangkara Utama merespon kerumunan pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pada Minggu petang (14/6/2020). Pasalnya, E-warung yang ditunjuk sebagai penyalur mengabaikan protokol kesehatan di saat pandemi Covid-19.

Tampak para Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di Kelurahan Pabuaran yang membludak, sehingga menuai protes warga setempat. Kerumunan PKM akhirnya dibubarkan Babinsa setempat, kemudian memindahkan lokasi penyaluran ke GOR Kelurahan Pabuaran.

Ketua LPKSM Bhayangkara Utama, Haidy Arsyad menyampaikan, seyogyanya mekanisme penunjukan E-Warung harus melewati verifikasi dari Bank Penyalur dan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten Bogor, untuk memastikan kecukupan jumlah dan sebaran E-Warung agar menghindari antrian dan permainan harga bahan pangan.

Baca :  Evaluasi, Presiden Ajak Semua Bekerja Sama Dengan Baik

“Nah ini yang terjadi malah kebalikannya, terjadi antrian panjang. Kan itu sama saja mengabaikan protokol kesehatan yang sampai saat ini masih diterapkan oleh pemerintah PSBB Proporsional dalam proses transisi new normal,” kata dia.

Lebih lanjut Haidy menjelaskan, dalam aturannya, E-Warung yang ditunjuk juga harus memiliki komitmen dalam menyediakan layanan bagi KPM lanjut usia dan KPM penyandang disabilitas. Selain itu, memasang penanda semisal banner atau plang nama untuk menunjukkan bahwa itu adalah E-warung. Namun demikian, dalam penyaluran ini tidak ada bangku duduk bagi KPM lanjut usia dan penyandang disabilitas, bahkan tidak ada penanda E-Warung.

Sementara itu, saat dikonfirmasi awak media, Lurah Pabuaran Suradi menjelaskan bahwa, E-Warung yang ada di wilayahnya menjadi satu-satunya penyalur bantuan untuk masyarakat KPM di Kelurahan Pabuaran. Adapun kisruh penyaluran BPNT di RT 001/003 Kelurahan Pabuaran pada Minggu malam itu disebabkan kesalahan dari vendor.

Baca :  Presiden Jokowi Minta Evaluasi Total Pelaksanaan PSBB

Pihak Vendor, terang Lurah, mengirimkan barang per-dua bulan sekaligus tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, ditambah dengan kondisi E-Warung yang tidak memadai untuk menampung KPM, sehingga membludak dan sempat diprotes warga setempat.

“Saya akan segera berkomunikasi dengan pemilik E-Warung, Vendor dan berkoordinasi dengan tim TKSK untuk menjadi bahan evaluasi kedepannya,” kata Lurah Suradi.

E-Warung atau agen tunggal yang ditunjuk menjadi penyalur bantuan ini diduga tidak sesuai Peraturan Menteri Sosial Republik indonesia (Permensos RI) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran BPNT, dan terkesan mengabaikan protokol kesehatan.

Baca :  FPII Setwil Lampung Desak Pemkab Waykanan Kaji Ulang Kerjasama Dengan Penyalur BPNT

Setiap E-Warung, kata ketua LPKSM Haidy, seharusnya mencetak dan memasang penanda E-Warung minimal berukuran 50cm × 50cm, namun kenyataannya tidak ada. Karenanya, dirinya merasa heran, kenapa Bank penyalur bersama pemerintah Kabupaten bisa meloloskan identifikasi E-Warung tersebut.

“Ada apa ini Bapak Kadinsos Kabupaten Bogor?,” kata dia dengan heran.

Atas hal itu pihak LPKSM berharap, masalah ini menjadi bahan evaluasi oleh pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Bogor. Selain itu, pihaknya juga meminta izin penyaluran BPNT pada E-Warung tersebut agar dicabut, jika menyalahi aturan.

Reporter: Jhonie
Editor: Rieke Ferra

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here