BOGOR (LEAD.co.id) – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun Alun Alun yang berlokasi di Taman Topi (antara Jalan Dewi Sartika dan Jalan Kapten Muslihat), mau tidak mau harus mengorbankan kepentingan para Pedagang Kaki Lima (PKL).
Sebagian PKL Taman Topi berpendapat bahwa, penertiban dan relokasi sebetulnya sangat merugikan bagi pedagang yang sudah bertahun tahun mencari nafkah di kawasan Taman Topi, Jl. Dewi Sartika. Namun demikian, pihaknya tidak bisa berbuat apa apa selain harus menghormati program pemerintah tersebut.
“Sebetulnya kami menolak penertiban PKL Taman Topi. Namun, sebagai warga Kota Bogor, kami harus mendukung program pemerintah demi kemajuan Kota Bogor,” terang Ketua Kelompok PKL Taman Topi, Umar Sanusi kepada Redaksi LEAD.co.id, pada Sabtu (30/11/2019).
Saat ditanya pilihan relokasi, pedagang yang akrab disapa Uci ini mengaku mayoritas pedagang memilih pindah di kios/awning di Jalan Nyi Raja Permas. Namun, dirinya meminta agar pihak Pemkot nantinya memperhatikan para PKL dengan membuka pintu stasiun.
Sebelumnya, Pemkot Bogor melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah menghimbau para PKL Taman Topi agar segera pindah, karena akan dibangun Alun Alun.
“Mau tidak mau, mereka harus pindah karena akan dilakukan penataan dengan pembangunan alun-alun Desember ini,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor, Anas Resmana, Jumat (29/11).
Dirinya menerangkan, Pemkot Bogor menawarkan relokasi kepada para PKL di kios Blok A dan B Pasar Kebon Kembang yang dikelola oleh PT Javana serta Blok C dan D yang dikelola oleh Propindo. Selain itu, lanjutnya, para PKL juga bisa pindah di Pasar Merdeka ataupun di awning Nyi Raja Permas.
Editor: Aru Prayogi
