LEAD.co.id | Kelompok Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor akan menggelar unjuk rasa (Demonstrasi) terkait kepastian hukum Ketenagakerjaan dan RUU Omnibuslaw, di gedung DPRD Kota Bogor, pada Rabu besok, 26 Februari 2020.
“Tuntutan, tolak UU Omnibuslow dan penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan,” tegas ketua SPN Kota Bogor Budi Mudrika kepada LEAD.co.id, Selasa (25/2/2020).
Sebelumnya, SPN Kota Bogor telah menegaskan menolak Rancangan Undang Undang (RUU) Omnibus Law, atau Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang digagas oleh pemerintah.
“Kita dari serikat secara tegas menolak adanya RUU Omnibus Law, yang berkaitan dengan cipta lapangan kerja,” ungkap Budi saat ditemui tim LEAD.co.id, di Sekretariat SPN Kota Bogor, Kamis lalu (23/1).
Dia juga mengungkapkan bahwa, SPN Kota Bogor telah melakukan audiensi ke Komisi 4 DPRD Kota Bogor terkait penolakan Omnibus Law, pekan lalu (9/1). Namun, Ungkap Budi, DPRD tidak memberikan jawaban yang memuaskan.
“Saya kemarin audiensi dengan mereka, karena diantaranya anggota komisi 4 ada yang sebagai pelaku bisnis,” kata Budi sambil terkekeh.
