JAKARTA (LEAD.co.id) – Sejumlah aktivis dan mahasiswa dari Sumatera Selatan menggelar konferensi pers terkait sumbangan fiktif Rp 2 triliun, di Cafe 1947 Matraman, Jakarta Timur, pada Minggu (8/8/2021). Mereka meminta Kapolri untuk mencopot Kapolda Sumsel, Eko Indra Heri karena menyebab kegaduhan terkait sumbangan fiktif tersebut.
Abaraham, perwakilan aktivis dan mahasiswa Sumsel mengatakan, sumbangan fiktif Rp 2 triliun dari almarhum Akidi Tio melalui Heryanty yang disarahkan secara simbolis kepada Kapolda Jenderal Eko Indra Heri, tersebut membuat mahasiswa Sumsel malu.
Pasalnya, tidak sedikit orang di luar Sumsel menanyakan sumbangan fiktif yang rencananya akan digunakan untuk membantu masyarakat Sumsel terdampak pandemi Covid-19.
“Ini sangat penting disikapi karena kami dari Sumsel yang tinggal di Jakarta. Tanah kalahiran kami dikotori, kami merasa malu terkait kegaduhan sumbangan ini,” ujar Abraham dalam konfrensi pers tersebut.
Menurut Abraham, aktivis dam Mahasiswa Sumsel yang ada di Jakarta sudah melakukan diskusi dan kajian secara mendalam sebelum menggelar konfrensi pers terkait sumbangan fiktif Rp 2 triliun tersebut.
“Karena kami sebagai putra Sumsel merasa malu. Ini harus dibuka apa yang sebenarnya terjadi,” tambahnya.
Aktivis dan mahasiswa Sumsel – Jakarta kemudian menyampaikan empat tuntutan dalam kesempatan itu. Pertama, meminta Mabes Polri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Sumsel Eko Indra Heri .
Kedua “Kami minta Mabes Polri, khususnya Kapolri untuk mengevaluasi Mapolda Sumsel karena sikap dan langkah yang dilakukan Kapolda blunder. Pasalnya disaat Polri tengah sibuk atasi covid. Sementara di Polda Sumsel malah bikin kegaduhan,” pungkas Abraham.
ketiga meminta Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri harus menjelaskan motif sumbangan fiktif Rp 2 triliun tersebut.
“Harus dibuka itu. Apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Keempat, aktivis & mahasiswa sumsel meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki kasus sumbangan fiktif dari Akidi Tio tersebut.
“Kasus ini harus ditangani Mebes Polri karena dalam penyerahan simbolis Rp 2 Triliun itu ada beberapa pejabat yang hadir. Maka kami meminta yang hadir itu juga diperiksa. Yang terpenting kami semua ingin tahu, kenapa Kapolda bisa diprank. Jangan hanya menyampaikan uang itu tidak ada,” tukasnya.
Jika tuntutan aktivis dan mahasiswa Sumsel ini tidak ditangapi dan dikabulkan Mabes Polri, maka aktivis dan mahasiswa Sumsel di Jakarta akan melakukan langkah-langkah sesuai jalur mahasiswa.
“Kami akan melakukan langkah-langkah apa yang harus kami lakukan. Semoga harapan dan tuntutan kami ini diakomodir karena kami cinta tanah kalahiran kami,” pungkasnya.
Editor : Aru Prayogi
