PAMEKASAN (LEAD.co.id) – Pemerintah Kabupaten Pamekasan memastikan akan mencairkan tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk sejumlah aparatur sipil negara di tahun ini.
Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan Baddrut Tamam, saat menyampaikan sambutan dalam apel awal tahun 2022 di Lapangan Nagara Bhakti, Mandhepah Agung Ronggosukowati, Senin, (03/02/2022). Keputusan itupun sempat disambut hangat tepuk tangan oleh sejumlah ASN yang hadir.
“Sebentar jangan tepuk tangan dulu, jangan bahagia dulu, dengarkan dulu baru kemudian tepuk tangan,” ujar Baddrut Tamam.
Baddrut Tamam mengaku jika pada tahun 2021, dirinya sempat mencabut TPP untuk ASN lantaran dialihkan untuk kepentingan masyarakat luas. Kebijakan itu sempat menuai polemik di kalangan ASN, hingga munculnya beberapa demonstrasi penolakan pencabutan TPP. Demonstrasi dari kalangan ASN itu bahkan dibiarkan oleh Inspektorat Pamekasan hingga tak ada sanksi pada yang bersangkutan.
“Inspektorat diam, tidak berkutik, harusnya kan ada evaluasi ” tegasnya sambil mencari kepala Inspektorat Pamekasan, Mohammad Alwi yang ternyata tidak hadir dalam upacara tersebut.
Baddrut Tamam menjelaskan, TPP merupakan bonus atas kinerja luar biasa yang dilaksanakan para ASN. Untuk itu, ASN harus bisa bekerja secara maksimal baru kemudian memikirkan bonus. ASN yang dalam mengabdi hanya memikirkan TPP maka setiap pekerjaan yang dilakukan akan menimbulkan ketidak ikhlasan. Setiap ASN harus harus memiliki tujuan menjadikan membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing dengan kabupaten maju.
“Rakyatnya, Rajja, Bajra tor Parjuga. Semangat itulah yang seharusnya digerakkan menjadi tindakan, menjadi pikiran, mengorganisir semua kepentingan di dalam pemerintahan ini, baru kemudian bonusnya adalah TPP,” terangnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan memberikan TPP bagi ASN pada tahun 2022 untuk memaksimalkan target kinerja yang ingin dicapai. Tentu, para ASN tidak sekadar memikirkan TPP, melainkan kreatifitas, inovasi, dan kerja cepat. Semakin besar kontribusi abdi negara dalam melayani masyarakat maka itu tanda bahwa dia seorang pahlawan. Ia meminta agar ASN tidak boleh menjadi benalu dalam pemerintahan.
“Itu bedanya pahlawan dengan pecundang. Itu bedanya benalu, dan benalu dalam pemerintahan ini hisabnya lebih parah dari yang bukan benalu,” pungkasnya.
Reporter: Moh Hasanuddin
Editor: Aru Prayogi
