Carut Marut Zonasi Sekolah

80
0

Oleh : Teddy Khumaedi

Seiring perjalanan waktu perubahan jaman perkembangan kemajuan teknologi berdampak terhadap perubahan alam lingkungan, pembangunan dan industrialisasi secara tidak terasa merubah kondisi alam, lahan perkebunan, pesawahan banyak yang sudah disulap menjadi Industri, pertokoan, mall dan perumahan. Gunung, bukit, lembah, sungai digerus dieksploitasi untuk menunjang kebutuhan industri dan pembangunan karakter manusia tanpa terkecuali dampak yang paling dominan terhadap pembentukan dan pergeseran karakter manusia itu sendiri terpengaruhi. Salah satunya adalah terkait kualitas pendidikan dan lembaga pendidikan tempat dimana anak-anak kita akan dididik sesuai tingkatannya, baru-baru ini kita sering melihat dan mendengar di media televisi, media cetak bahkan sampai media sosial (medsos) terkait rumitnya permasalahan zonasi sekolah untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk sekolah Negeri khususnya sekolah tingkat menengah pertama (SMP) dan menengah atas (SMA/SMK). Sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah mulai diterapkan sejak tahun 2017 dan disempurnakan pada tahun 2018. Juknisnya diatur dalam Permendikbud No. 51 tahun 2018. Juknis ini menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, karena sekolah-sekolah negeri berada di bawah koordinasi pemerintah daerah, untuk melakukan pengaturan zonasi, menentukan sistem pendaftaran, dan lainnya.

Pada hakikatnya tujuan utama dari diberlakukannya sistem zonasi sekolah bertujuan baik dan bagus yaitu Gagasan utama dari sistem zonasi ini adalah untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan non-favorit yang selama berpuluh tahun telah menjadi ‘dilema moral’ pendidikan di tengah masyarakat kita. Keberadaan sekolah favorit menciptakan sistem kompetisi yang tidak seimbang, karena murid-murid pintar akan terus mendapatkan ruang dan fasilitas terbaik untuk berkembang. Sementara murid ‘bodoh’ akan terdampar dan berkumpul bersama mereka yang kurang beruntung. Disisi lain dengan pola sistem zonasi seperti ini setidaknya bisa membantu meminimalisir terjadinya tawuran antar sekolah yang selalu menjadi Student Crime stigma buruk terhadap perilaku dan karakter siswa tertentu yang memiliki mental buruk akibat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dilingkungan sekolah maupun diluar sekolah.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Eksklusivitas sekolah favorit juga diperparah dengan adanya praktik jual beli kursi saat pendaftaran sekolah. Yang membuat sekolah favorit bukan hanya diperuntukkan untuk murid yang pandai saja, yang nilainya memenuhi syarat, tetapi juga untuk murid kaya yang sanggup membayar harga tertentu bahkan harga selangitpun akan tetap dipenuhi demi harapan sang anak bisa diterima disekolah Favorit tertentu. Kita bisa bayangkan dalam jangka panjang semua ini menciptakan kesenjangan kelas sosial yang sangat tidak adil. Orang kaya semakin kaya karena mendapatkan pendidikan terbaik, orang miskin terus tetap miskin dan bodoh karena tak diberikan ruang dan kesempatan yang baik untuk berkembang dan bersaing secara sehat dalam hal kemampuan berkompetensi.

Baca :  Kegagalan Pemerintah dalam Program Wajib Sekolah 9 Tahun

Niatan baik Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menghentikan semua ketidakadilan ini. Sekolah, terutama sekolah negeri yang dimiliki pemerintah, harus berkeadilan untuk semua pihak tanpa terkecuali, bahkan lebih mengutamakan mereka yang kurang mampu. Semua warga negara harus bisa sekolah dan mendapatkan akses serta fasilitas pendidikan terbaik tanpa adanya bilik sekat-sekat strata sosial. Melalui sistem zonasi inilah, setiap sekolah Negeri diharapkan dan diwajibkan harus menerima murid berdasarkan jarak tempat tinggalnya dengan sekolah. Tentu saja gagasan ini tak sekadar menghentikan eksklusivitas sekolah-sekolah tertentu yang dianggap favorit, yang selama ini tak bisa diakses oleh ‘warga sekitar’ sekolah itu karena berbagai keterbatasan. Tetapi juga berusaha menyelesaikan problem sosial yang lain salah satunya mengurangi dan menghindari terjadinya tradisi tawuran antar pelajar.

Bayangkan penyebaran siswa sekolah ke dekat rumah mereka masing-masing bisa mengurai mobilisasi orang di jam sekolah, menurunkan tingkat kemacetan, membantu para orangtua untuk menghemat ongkos, mendekatkan siswa ke rumah masing-masing untuk memperkuat pendidikan karakter, menghindari tawuran, menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik untuk anak-anak agar punya ‘waktu bermain’ dan ‘waktu istirahat’ yang cukup, dan seterusnya. Faktanya, di banyak negara maju seperti Swiss, Jepang dan Australia, misalnya, sistem zonasi ini sudah diterapkan sejak lama sekali dan menjadi solusi untuk masalah-masalah di atas.

Apakah sistem zonasi ini sama sekali tidak mengakomodasi siswa berprestasi untuk bisa masuk di sekolah yang mereka harapkan? Tentu tidak. Sistem zonasi ini tetap memberikan kuota untuk mereka yang berprestasi dan memiliki Nilai tinggi. Sesuai peraturan, bahkan sistem ini juga memberi ruang untuk ‘siswa pindahan’ misalnya ikut orangtuanya yang pindah kerja ke daerah tersebut. Kuotanya masing-masing 5% dari jumlah siswa yang diterima, total 10%. Artinya, dengan sistem zonasi ini, sekolah wajib menerima 90% siswa yang berasal dari daerah yang berdekatan dengan sekolah tersebut. 5% dikompetisikan untuk siswa berprestasi. 5% lagi diperuntukkan untuk jalur perpindahan tugas orangtua/wali. Komposisi ini, meski tidak sama persis, sekilas seperti yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi negeri ketika menerima mahasiswa baru yang sudah diterapkan selama bertahun-tahun.

Baca :  Konsep Politik Sunni dan Syi'ah

Hal ini semata-mata dilakukan untuk memberikan layanan pendidikan yang berkeadilan. Mendikbud Muhadjir Effendy memiliki visi yang hebat tentang mengubah sekolah negeri menjadi hak semua orang. Dan pelayanan publik harus memenuhi tiga aspek penting. Non excludable, tidak diperuntukkan untuk kelompok tertentu. Non rivalry, tidak dikompetisikan secara berlebihan untuk mendapatkannya. Dan non discrimination, tidak diskriminatif terhadap pihak tertentu.” Dengan sistem zonasi ini, ketiga aspek itulah yang ingin dikejar. Layanan pendidikan yang diberikan pemerintah harus adil untuk semua. Sekolah tidak boleh hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja, Dan juga tidak diskriminatif, bahkan penyandang disabilitas pun harus bisa mengakses sekolah negeri yang dekat dengannya.

Tentu saja menurunkan visi besar ini ke level teknis bukan pekerjaan mudah yang akan selesai dalam semalam. Di beberapa daerah, pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini masih menemui sejumlah kendala. Tetapi pemerintah pusat terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam pelaksanaan PPDB ini agar visi keadilan seperti yang dijelaskan di atas terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Termasuk tidak boleh ada praktek kolusi atau kecurangan dalam bentuk apapun.

Dengan dihilangkannya status sekolah favorit, maka semua sekolah negeri pada saatnya harus setara. Kemendikbud terus mendorong sekolah-sekolah yang fasilitasnya masih belum sempurna untuk mengejar ketertinggalan. Bantuan-bantuan pemerintah berupa fasilitas laboratorium, alat bantu pendidikan, dan lainnya diprioritaskan untuk sekolah-sekolah seperti ini. Guru dan kepala sekolah pun dirotasi. Kepala sekolah yang selama ini terus berada di sekolah ‘favorit’, dirotasi ke sekolah lain untuk membantu meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan SDM di sekolah lain. Guru-guru terbaik pun disebar ke berbagai tempat, dirotasi terus-menerus. Selain ini akan baik untuk peningkatan dan pemerataan kompetensi guru, sistem karir untuk profesi guru pun akan semakin baik di kemudian hari. Apakah jika anak kita memang pintar dan memiliki nilai tinggi akan merugikan dirinya jika tidak bersekolah di tempat yang diinginkan? Benarkah sekolah menjamin masa depannya? Apakah semua alumni sekolah favorit selama ini terbukti seluruhnya berhasil dalam hidup dan karir? Semua kembali pada individu-individu masing-masing. Bukankah kepandaian itu tetap penting utuk kualitas dirinya sendiri di manapun ia berada? Bukankah lebih hebat jika ia bisa tetap berprestasi, tetap menjadi anak yang pintar, sambil belajar menjadi individu yang tidak ekslusif, tidak diskriminatif, dan lebih memiliki kecerdasan sosial yang tinggi. Sebenarnya hal seperti ini sesuatu yang tidak asing bagi dunia pesantren, pesantren sudah jauh lebih dulu menghilangkan yang namanya sekat strata sosial bagi para calon santri yang hendak mondok menjadi santri bahkan ada beberapa pesantren memberikan bebas syarat masuk, hanya bermodalkan niat belajar untuk menuntut ilmu sudah bisa diterima menjadi santri bagi seorang kyai tapi tentu hal ini sangat jauh berbeda karena pesantren bukanlah pengelolannya dimiliki pemerintah melainkan milik yayasan ataupun lembaga sosial berbasis agama (wakaf), tapi setidaknya pemerintah tidak usah malu juga misalnya mengadopsi apa-apa yang sudah dilakukan lembaga pesantren yang sudah mandiri secara sistem dan kurikulum sehingga tidak menimbulkan kerumitan dan kegelisahan bagi para orangtua peserta didik, misalnya Pesantren Darussalam Gontor yang sudah mapan dengan keunggulan kurikulum agama & bahasanya. Begitu juga Pesantren Darunajah Cipining Jakarta, Tebu Ireng Jombang dengan klasikal kurikulumnya mampu bertahan ditengah modernisasi, pesantren Sidogiri dengan konsep koperasi pesantrennya dll. Yang sudah nyata dan jelas telah banyak melahirkan tokoh Bangsa tanpa dibatasi oleh zonasi.
Harapan pemerintah adalah apa yang sudah dilakukan dan dilaksanakan bisa memberikan manfaat penuh bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat kalangan menengah kebawah untuk bisa lebih bersaing lagi dalam hal menempuh pendidikan tanpa ada sekat bilik strata sosial dan latarbelakang keluarga siswa tersebut, semoga dengan diberlakukannya sistem zonasi, pendidikan di indonesia bisa sesuai harapan yaitu melahirkan tokoh-tokoh bangsa dimasa yang akan datang dengan karakter keindonesiaan dan kebhinekkaan lebih unggul agar mampu bersaing ditingkat global.

Baca :  Leader Sekolah Mempraktekkan Ketidakadilan

 

Penulis adalah :
Sekretaris Jenderal Pusat Kajian Social Riset dan Politic Development “MADANI INDONESIA”
Pemerhati Dunia Pendidikan dan Pondok Pesantren di Jawa Barat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here