BOGOR (Lead.co.id) – Baru baru ini, sejumlah Anggota DPRD Kota Bogor memilih untuk terbang ke luar negeri meski pemerintah masih menangani Covid-19 yang kembali meningkat.
Sejumlah anggota DPRD yang plesiran ke luar negeri itu berasal dari Komisi IV yakni H Murtadho, SaiD Mochamad Mohan, Sarif Sastra dan Rifky Alaydrus. Mereka dikabarkan ke Italia untuk studi banding.
Sekretaris Dewan (Setwan) Kota Bogor, Boris Darurasman membenarkan adanya empat anggota DPRD yang terbang ke luar negeri.
“Ya, betul ada empat anggota dewan yang berangkat, dan didampingi oleh satu ASN,” ucap Boris saat dikonfirmasi, pada Senin (25/7/2022).
Sesuai imbauan Kementerian Dalam Negeri, kegiatan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri tidak diperbolehkan selama pandemi Covid-19. Namun, kata Boris, untuk saat ini sudah bisa dilakukan.
“Kalau sekarang sudah ada aturan baru, jadi boleh melakukan kunker ke luar negeri,” kata dia.
Boris juga mengatakan, anggaran kunker luar negeri bagi para wakil rakyat itu berasal dari APBD. Anggaran sudah tertera dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pemkot Bogor.
“Untuk biaya selama perjalanan atau kegiatan lainnya itu, ditanggung oleh keuangan daerah sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dalam SIPD,” jelasnya.
Anggaran kunker luar negeri, sambungnya, sudah termasuk ke dalam akomodasi hotel dan sebagainya, untuk teknisnya ngikutin sesuai ketentuan dalam SIPD.
“Kalau misalnya biaya hotel di Itali atau tempat kunjungan sekian, atau misalnya biaya kopi sekian, kalau kita masukin angka diatas sistem maka akan merah, artinya tidak bisa,” ungkapnya.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, sebanyak 50 anggota dewan akan secara bergiliran terbang ke luar negeri, dengan kuota per kloternya sebanyak empat orang.
Pengamat Kebijakan Publik, Dwi Arsywendo mempertanyakan urgensi wakil rakyat melaksanakan studi banding ke luar negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Kota Bogor.
“Urgensinya apa? Kalau mau bicara soal kesejahteraan rakyat, tinggal sinkronkan saja program dinas mana yang langsung menyentuh rakyat? Misalnya, mengenai pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga pelatihan wirausaha. Itu lebih real,” tegas Dwi.
Dwi pun menyebut bahwa untuk mengimplementasikan program-program dari luar negeri ke Kota Bogor, mestinya dilakukan secara apple to apple.
“Harusnya dari pemerintah ke pemerintah. Atau paling tidak dilakukan oleh level pusat. Sebab, daerah punya keterbatasan wewenang,” ungkapnya.
Dwi menambahkan, kalaupun kunker luar negeri harus dilakukan, lebih baik anggota dewan mendatangi negara yang telah menjalin kerjasama dengan Kota Bogor dalam bentuk sister city. Sehingga, transfer ilmu dan teknologi dapat dilakukan tanpa kendala.
“Kenapa nggak berkunjung ke kota yang sudah jadi sister city dengan Kota Bogor?,” katanya.
