Moh Rahem Dicoret, Pembela dan Pendukung Datangi DPRD Pamekasan

0

LEAD.co.id | Nisan Radian, kuasa hukum Moh Rahem, audensi ke DPRD dengan meminta pada panitia pemilihan Kepala Desa Proppo (P2KD Desa Proppo) untuk menetapkan Moh Rahem, sebagai calon kepala desa Proppo, Kabupaten Pamekasan.

Dalam Forum audensi berlangsung dihadiri Pimpinan dewan sementara dari dapil II Kecamatan Proppo dan Kecamatan Palengaan. Selain itu, dihadiri PMD, Kuasa hukum panitia P2KD dan Kuasa hukum Moh Rahem Bacakades Desa Proppo.

Sebelumnya, Moh Rahem selaku bakal calon kepala desa (bacakades) di Desa Proppo, ditolak dari P2KD lantaran tidak memenuhi syarat atministrasi salah satunya dugaan data ajasah yang terkesan ditulis sendiri. Selain itu adanya ketidak sesuaian data diri dengan kartu keluarga (KK) milik sendiri.

Selanjutnya, pihak Moh Rahem, melakukan gugatatan ke Pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN). Selesai itu, pihak PTUN mengabulkan kalau ijasah milik Moh Rahem sah dan valid.

“Jadi saya memintanya kepada panitia Pemilihan Kepala Desa Proppo (P2KD Desa Proppo) agar menerima Moh Rahem sebagai calon Kades setempat. Atau kalau tidak diterima jangan di gelar,”ungkap.

Baca :  Tak Hanya Bersepeda, Komunitas Asepsap Pamekasan juga Berbagi

Menurut Nisan, ijazah Moh Rahem adalah ijazah asli. “Moh Rahem ini kan tidak menggunakan ijazah palsu saat mendaftar, jadi tidak ada alasan P2KD Desa Proppo itu untuk menggugurkan seleksi admintrasi Moh Rahem,” katanya kepada sejumlah media, Kamis (05/09/2019).

Tak hanya itu, kata Nisan, pada tanggal 26 Juli 2019 lalu, saat proses masa pendaftaran bakal calon kepala desa, sebenarnya Moh Rahem sudah membawa data yang asli, baik itu ijazah dan data diri milik orang tuanya.

Seharusnya Moh Rahem saat itu juga sudah sah menjadi calon kandidat bakal calon kepala desa di Desa Proppo, karena Moh Rahem saat mengajukan persyaratan administrasi sudah membawa persyaratan yang lengkap dan valid.

“Nah tiba-tiba tanggal 1 Agustus 2019, Moh Rahem mendapatkan surat keputusan dari P2KD Desa Proppo berkaitan dengan tidak lolosnya administrasi,” bebernya.

Nisan menduga ada yang janggal dalam memutuskan proses tidak lolosnya Moh Rahem sebagai salah satu kandidat bakal calon kepala desa di Desa Proppo.

Baca :  Pemkab Pamekasan Bangun 194 Sumur Bor untuk Sumber Air Bersih

Kecurigaan itu muncul setelah pihak pengantar surat dari PTUN Surabaya yang akan memberikan surat salinan terkait keputusan data diri Moh Rahem yang dinyatakan valid dan sah, ditolak dan tidak diterima oleh P2KD Desa Proppo.

“Menurut saya kalau memang panitia P2KD Desa Proppo ingin menjadi pemerintah yang baik, ingin melakukan langkah-langkah hukum yang baik, mestinya tidak menolak surat salinan yang dari PTUN Surabaya itu, ya perkara salinan itu mau dilanjutkan atau tidak, harusnya diterima,” keluhnya.

Nisan Radian berharap, kalau memang Moh Rahem tidak dilibatkan atau tidak menjadi kandidat bakal calon kepala desa di Desa Proppo, sebaiknya pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya kepada Bupati Baddrut Tamam, untuk Desa Proppo hendaknya pemilihan kepala desa ditunda dan tidak dilakukan pemilihan pada tanggal 11 September 2019 mendatang.

“Langkah selanjutnya kami akan mengembalikan masalah ini kepada PTUN Surabaya. Karena mereka punya hak prerogratif yang bisa juga memidanakan P2KD Desa Proppo,” ungkap Nisan Radian, kuasa hukum Moh Rahem, usai audensi di Kantor DPRD Kabupaten Pamekasan, Jum’at (6/9/2019).

Baca :  Ratusan Buruh Kepung DPRD Kota Bogor, Menolak Omnibus Law

Semnetara, Muhlisin selaku kuasa hukum dari P2KD menjelaskan bahwa terkait dengan ditolaknya Bacakades kemaren pihak panitia tetap akan melaksanakan tahapan Pilkades sebagaimana yang telah ditentukan.

“Artinya bahwa penetapan calon sudah selesai dan ada 2 orang calon yang sudah ditetapkan dari P2KD. Jadi seluruh rangkaian kegiatan sudah sesuai dengan aturan yang ada dan sudah berdasarkan penetapan tanggal 2 Agustus,”tandasnya.

Terpisah, pimpinan sementara anggota DPRD Pamekasan, Khairul Umam mengatakan, bahwa dirinya beserta anggoa dewan yang lainnya hanya sebatas memfasilitasi terkait adanya permintaan untuk audiesi terkait sengketa Pilkades Proppo.

“Disana kami undang semua pihak untuk mengetahui kebenaran dan fakta-fakta lainnya, selebihnya kami berharap Pilkades serentak 2019 di Kabupaten Pamekasan ini bisa berjalan dengan lancar, kondusif dan aman,” harapnya. (*/haz)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here