Demo DPRD, Alpart Sebut Bank Jatim Lakukan Pencucian Uang Nasabah

20
0

LEAD.co.id | Sekumpulan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Rakyat (Alpart) menggelar aksi demo ke kantor DPRD Pamekasan, Rabu (9/10/19).

Aksi demonstrasi yang mereka lakukan terkait adanya keluhan dari sejumlah nasabah Bank Jatim yang merasa dirugikan.

Pasalnya di Bank Jatim terindikasi adanya pencucian uang yang terjadi di sejumlah desa di Kecamatan Galis dan Larangan. Hal itu ditengarai adanya keterlibatan oknum dari Bank Jatim dalam praktik tersebut.

“Kami menilai bahwa pelayanan dan sistem di Bank Jatim amburadul,” kata Korlap aksi, Basri.

Baca :  Mahasiswa Meninggal, KEPPMMI Minta Kapolda Sultra dan Kapolres Kendari Dicopot

“Kami kemarin juga sudah melakukan audiensi, tetapi pihak Bank Jatim sepertinya menantang kita dan menilai tidak adanya masalah. Padahal sudah jelas ada kasus yang sudah dilimpahkan ke pihak berwajib,” imbuhnya.

Karena itu, kata Basri, demi stabilitas dan kebaikan Pamekasan ke depan, maka kami minta pemerintah daerah, terlebih kepada DPRD Pamekasan selaku wakil rakyat untuk menekan Bupati Pamekasan, agar mencabut Kasda yang selama ini ada di Bank Jatim.

Lebih lanjut Basri menyampaikan, hal tersebut juga diamanahkan dalam PP no. 39 tahun 2007 pasal 18 bahwa yang berwenang untuk menunjuk bank umum/sentral dalam pembukaan rekening kas daerah adalah Bupati.

Baca :  Polres Pamekasan Gelar Gebyar Expo Pengembalian BB Hasil Kejahatan

“Maka, tidak alasan pembenaran lagi bagi kami ketika pemerintah tetap mempertahankan diri untuk menyimpan kas daerah di bank jatim,” tandasnya.

Aksi ini ditemui oleh anggota DPRD Pamekasan yang diwakili oleh Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat dan H. Maskur dari PPP.

Pihaknya berjanji akan mempertemukan massa Alpart dengan pimpinan Bank Jatim, pimpinan bank lain, serta pimpinan keuangan daerah untuk menyelesaikan masalah ini.

“Kami siap menjembatani pertemuan Bank Jatim dengan Alpart dalam dua hari ini,” tegas H. Maskur.

Ditanya tentang adanya pencucian dan saham pemkab yang menurut Alpart sudah ditarik, Maskur mengaku belum mendapat informasi.

Baca :  RAPI Pamekasan Gelar Musyawarah Sekaligus Pelantikan Pengurus

“Kami masih belum efektif, dan biasanya hal itu pengawasan di komisi II,” tutur H. Maskur sambil berlalu masuk ke dalam kantor DPRD Pamekasan. (haz/nam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here