Penyegaran Pengurus, MASKI Gelar Munas di Bogor

22
0

LEAD.co.id | Masyarakat Ahli Surveyor Kadaster Indonesia (MASKI) menggelar Musyawarah Nasional di Hotel Bogor Valey, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Rabu (9/10/2019). Musyawarah ini digelar agar tidak terjadi tumpang tindih dalam mewujudkan good click government, terutama dalam membuat sertifikat tanah bagi masyarakat.

Dengan adanya MASKI ini, masyarakat bisa nyaman dan terbantu, oleh karenanya Maski menjadi wadah dengan stakeholder yang ada. “Artinya Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi merupakan mitra dari Badan Pertanahan Negara, dan Maski sendiri merupakan wadah bagi mereka,” kata Ketua Pelaksana Munas Bambang Gatot kepada wartawan.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya Munas ini salah satu penyegaran bagi para pengurus, dan anggota MASKI yaitu KJSKB yang menjadi mitra dengan BPN. “Adanya wadah banyak manfaatnya, dan bernaung terutama dalam kualitas bekerja serta pusat informasi ada di Maski selain anggota KJSKB,” jelas dia.

Baca :  Presiden Serahkan 5.000 Sertifikat Hak Atas Tanah bagi Warga Magelang

Ia menjelaskan, dalam pendaftaran tanah sesuai dengan undang-undang pokok agraria, pendaftaran tanah bersertifikat hingga di tahun 2017, tanah yang bersertifikat baru 50 persen dari 57 tahun.

“Yang terdaftar 46 juta yang sudah terdaftar atau bersertifikat, dengan adanya Maski ini diharapkan apa yang ditargetkan oleh BPN bisa tercapai, atau on trak di tahun 2025 bisa terselesaikan,” kata dia.

Yang harus dipahami oleh BPN juga, kata dia, BPN seharusnya sebagai surveyor tetapi bukan sebagai eksekutor, kalau eksekutor bisa diserahkan kepada Maski yang menjadi wadah dari KJSKB.

Baca :  Munas MASKI Tetapkan Laodi Ratrianto Sebagai Ketua Umum

“Contoh saja, misalkan Kalau BPN sebagai pemain sepak bola, masa harus sebagai wasit, buat apa ada rekanan atau mitra yang selama ini dibentuk,” ucap dia.

Sementara itu, Sekjen Maski Jeffri F. Koto mengatakan, pengalaman di lapangan dalam menangani pembuatan sertifikat buat masyarakat, sering mengalami tumpang tindih ketika dirinya melaksanakan pengukuran.” Banyak contoh di lapangan, dalam pengukuran lahan tanah, terkadang terjadi benturan dengan masyarakat, bahkan ada juga masyarakat yang sudah mempunyai sertifikat akan tetapi tidak ada juga temuan peta bidang tanah tidak ada, ” jelas dia.

Baca :  RAPI Pamekasan Gelar Musyawarah Sekaligus Pelantikan Pengurus

Ia mengatakan, keanggotaan Maski ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Maski ini kan lahir dari peraturan menteri nomor 33 tahun 2016. Dan belum berjalan peraturan langsung di revisi jadi peraturan menteri ATR BPN nomor 11 tahun 2017. Hal ini, Setelah keluar peraturan menteri ini langsung surveyor yang ada di Indonesia langsung membuka kantor KJSKB.

“Jadi bentuk prima pak, Bukan PT tanggung jawab pengukuran semua ada mereka di pimpinan dan rekannya. memang tujuan pemerintah membentuk awal mula prima KJSKB adalah supaya bidang tanah yang di ukur ini akan melekat secara hukum pribadi kalau PT kan bukan badan hukum,” pungkas dia. (Wan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here