Oleh: Dr. Apendi Arsyad
Selamat buat Sang Inovator dam konseptor Data Desa Presisi (DDP) adindaku Dr Sofyan Syaf bersama kawan-kawan. Saya berpendapat bahwa Simposium Nasional (Simnas) “Data Desa Presisi Membangun Indonesia Emas 2045”, di Aula Gedung (Gd) Andi Hakim Nasution (AHN) IPB University, Sabtu 3 September 2022, sungguh mencerahkan dan membuka wawasan baru tentang problematika pembangunan Indonesia.
Saya doakan adindaku Dr. Sofyan, hendaknya bisa menjadi pemimpin bangsa dan negara ini, baik kini maupun di masa depan. Harapannya, agar bisa menata sistem data pembangunan negeri ini untuk membawa kemajuan Negeri dan perbaikan nasib rakyat, yang berkeadilan dan berkemakmuran.
Jika Indonesia mau berubah ke arah kemajuan desa, maka izinkan saya berpendapat Menteri PDT di yang akan datang, vigur profesional yang tepat adalah Dr.Sofyan Syaf, yang kini menjabat Wakil Kepala LPPM IPB University dan Ketua Majelis Pembangunan Desa MPP ICMI
Misi utama Dr. Sofyan mereformasi sistem data based Rencana Pembangunan Daerah berbasis data desa presisi.
Oleh karena itu, saya sangat berharap, agar rumusan Rekomendasi Simnas “Menyongsong Indonesia Emas 2045 berbasis Data Desa Presisi/ DDP” disusun Dokumen Simnas dan Naskah Akademiknya dengan baik. Selanjutnya Ketua Umum MPP ICMI, Prof. Arif Satria, yang juga Rektor IPB University berkirim surat ke Presiden RI Bpk Jokowi untuk memohon beraudiensi.
Pada saat audiensi itulah nanti, jika berhasil diterima Presiden RI, harapan kita Pimpinan ICMI bisa menjelaskan tentang Urgensi Penerapan DDP jika Indonesia ingin meraih kemajuan dan pembangunan tepat sasaran.
Saat ini kita sadar dengan carut marutnya data (pseudo data) telah membuat pembangunan tidak tepat sasaran, dan borod anggaran, serta perbuatan tak terpuji KKN pun berkembang biak. Sebut saja alokasi dana-desa dari APBN, dengan angka semakin bertambah lebih dari lk Rp 70 triliyun/pertahun, di lapangan banyak ditemukan “kebocoran-kebocoran” dan salah sasaran pemanfaatannya.
Dana-dana pembangunan desa yang digunakan tidak efisien, boros dan tidak efektif, misalokasi, yang akhirnya berdampak negatif kemana-mana, yang bermuara pada kemiskinan struktural yang komplek yang menimpah masyarakat bawah (grassroot) dan diiringi tindak pidana korupsi yang meningkat terus.
Pendapat saya ini diperkuat oleh hasil studi Disertasi Doktor “Si Oneng istri sopir bajaj Bajuri” ibu Dr. Diah Pitaloka (anggota DPR RI fraksi PDIP) di Universitas Indonesia Jakarta, lulus baru-baru ini. Sehingga beliau mengusulkan, jika saya AA tak salah kutip menawarkan konsep “Pembangunan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi” untuk membangun Indonesia menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
Mohon maaf agak kasar bahasanya, karena mereka para oknum pejabat dan elite politik negeri ini gemar bermain data palsu (pseudo data) untuk kepentingan jangka pendek dan tertentu, maka pembangunan masyarakat Desa agak terlambat kemajuan, bahkan kondisi jalan ditempat (involutif).
Padahal dana APBN untuk pembangunan desa sudah banyak digelontorkan setiap tahunnya. Misalkan yang pernah terjadi, jika ada bantuan dana Pemerintah Pusat, angka kemiskinan dinaikan, sebaliknya jika ada penilaian keberhasilan pembangunan daerah (Provinsi/ Kabupaten-Kota/ Kec-desa) angkanya dimanipulasi dan direkayasa untuk turun angka kemiskinan).
Begitu juga barangkali di level nasional ada rekayasa data, dengan metode norma standar dan definisi orang miskin dirubah?. Maaf, demikianlah kondisi eksisting Indonesia saat ini “gawat darurat”, ada ketidak-jujuran, nakal, cukup memprihatinkan kita.
Solusi yang tepat untuk saat ini membangun Indonesia yang berkeadilan dan berkemakmuran, salah satu diantaranya adalah penerapan konsep Data Desa Presisi (DDP) untuk menambang data (data mining) yang presisi (tepat dan akurat, data yang berkualitas). Sehingga pembangunan yang tidak tepat sasaran, yang sering ditemukan di lingkungan masyarakat akar rumput (RT, RW dan Dusun); dan juga maraknya terjadi korupsi di semua level birokrasi bisa tereduksi dengan baik, insyaAllah bisa terhapus atau paling tidak terkurangi secara drastis.
Dengan penerapan DDP, rencana pembangunan daerah berbasis desa/kelurahan kualitasnya semakin baik, sebab rencana Proyek dirancang sesuai dengan potensi desa (sumberdaya alam dan jasling) dan permasalahan rial dan faktual yang ada di masyarakat desa, baik secara data tematik-atribut per aspek fisik (inprastruktur, sapras) dan nonfisik (sosekbud, kelembagaan sosial), yang berbasis geospasial.
Data atribut berbasis geospasial bisa diolah/overlay sesuai kebutuhan desain perencanaan, apa output dan outcomesnya. Ingat pentingnya sebuah perencanaan yang baik, merupakan faktor utama (70% +) yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, begitu pula sebaliknya.
Terutama data profile dan kinerja kelompok masyarakat miskin yang ada di Desa dan Kelurahan teridentifikasi dengan tepat (presisi).
Untuk saat ini kondisi misdata banyak dialami kelompok sasaran masyarakat miskin ini, akibatnya banyak warga mampu bahkan “kaya” rumah gedung dan bermobil mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai dana subsidi dan konvensasi kenaikan BBM. Begitu juga bantuan-bantuan Pemerintah untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, pengalaman saya sebagai konsultan, ditemukan banyak proyek-proyek distorsi dan penyimpangan di lapangan di desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil (petani ikan, petani garam dan nelayan).
Hal ini akibat management data yang sangat buruk di Dinas-dinas masing-masing Pemda-pemda. Kondisi buruk databased perencanaan untuk pembangunan daerah hampir merata di seluruh Indonesia. Bahkan trendnya bersifat copy-paste.
Dalam forum Simnas Desa, kita menyaksikan dan mendengar para pelaku (stakeholders) di lapangan. Seorang Kepala Desa di daerah Cianjur, Jawa Barat, yang hadir di forum Simnas, menginformasikan problem misdata ini.
Beliau menyampaikan, data keluarga miskin di desanya hanya 51 KK, tetapi ketika adanya kenaikan BBM, data KK miskin calon penerima manfaat subsidi BBM menjadi lebih dari 300 KK, kenaikan datanya sebagai kelompok rentan penerima manfaat bertambah fantastik, irrasional. Ada misteri disini, siapa dan dari mana “data hoaks” tersebut tiba-tiba muncul dalam public policy konpensasi dana subsidi BBM. Ada hidden agenda yg merusak kepercayaan publik terhadap Pemerintah (untrust society).
Nampaknya para Kades tidak tahu dan tidak dilibatkan dalam soal pendataan ini. Hal inilah yang akan dikoreksi oleh DDP, karya inovasi Team Peneliti.IPB University, dibawah team leader Dr Syofyan Syaf.
MPP ICMI sudah saatnya lebih vokal dan kencang bersuara mengenai perbaikan data based Rencana Pembangunan Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi. Saat ini dengan adanya pengumuman kenaikan BBM Sabtu tgl 3 September 2022, adalah waktu yang tepat untuk bersuara (opini) demi penyelamatan nasib NKRI yang kian terpuruk, dimana hutang negara semakin membengkak, asset produktif sumber kemakmuran rakyat banyak dirampok para oligarky, ketimpangan sosial yang menganga, para koruptor dan mapia semakin merajalela, dan angka kemiskinan kian bertambah.
Sudah saatnya ICMI sebagai wadah berkumpulnya kaum terdidik dan terpelajar, yang berpredikat mulia Cendekiawan Muslim bersuara lebih nyaring dihadapan Presiden RI. Harapannya Pemerintah membuat keputusan dan menetapkan penerapan (aplikasi) konsep DDP untuk pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi, dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Tentang gagasan itu saya AA sudah saya sampaikan di forum Simnas Desa di gedung AHN IPB University dan juga pada saat pertemuan delegesi Orwil-Orwil ICMI yang hadir di Simnas, bersama Ketua Umum MPP ICMI di ruang sidang Rektorat IPB University, sore Sabtu itu, yang juga didampingi ibu Dr Diah Pitaloka selaku Penasehat Majelis Pembangunan Desa MPP ICMI Pusat.
Semoga aspirasi tersebut bisa terdengar oleh pemimpin Negara ini agar segera membenahi sistem dan manajemen data pembangunan Indonesia yang presisi, demi menyongsong Indonesia Emas thn 2045.
Penulis adalah Pendiri-Ketua Wanhat ICMI Orwilsus Bogor, dan Wasek Wankar ICMI Pusat, Pendiri-Dosen Universitas Djuanda Bogor dan Pegiat/Pengamat Sosial
