BOGOR (Lead.co.id) – Presiden Mahasiswa (Presma) Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, Muhammad Alfadly Ridwan, angkat bicara menyusul beredarnya poster yang memuat tuduhan dirinya menerima uang sebesar Rp120 juta. Dalam flyer yang beredar di IG, dirinya disebut menggadaikan organisasi kemahasiswaan.
Dalam pernyataan resminya, Alfadly menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak didukung fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan. Ia menilai penyebaran informasi tersebut merupakan bagian dari dinamika politik yang kerap mewarnai proses kepemimpinan, namun tidak boleh dijadikan alasan untuk mengorbankan kebenaran.
“Sejarah mengajarkan bahwa setiap pemimpin yang memilih berdiri di garis depan perubahan akan selalu berhadapan dengan kritik, tuduhan, bahkan fitnah. Politik tidak hanya menguji kemampuan memimpin, tetapi juga keteguhan dalam menjaga integritas di tengah derasnya opini,” ujar Alfadly dalam keterangannya kepada Lead.co.id, pada Senin (6/7/2026).
Dia mengaku menyadari bahwa risiko pembunuhan karakter merupakan konsekuensi yang kerap dihadapi seorang pemimpin. Meski demikian, ia memilih menyikapi tuduhan tersebut dengan kepala dingin dan menyerahkan penilaian kepada fakta.
“Saya secara sadar, dengan penuh tanggung jawab, tidak pernah menerima uang sebesar Rp120 juta sebagaimana yang dituduhkan dalam poster tersebut. Tuduhan itu tidak benar dan tidak memiliki dasar fakta yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Alfadly menegaskan bahwa ruang demokrasi memang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyampaikan kritik. Namun menurutnya, kebebasan tersebut harus dibarengi dengan etika, kejujuran, dan tanggung jawab, sehingga kritik disampaikan berdasarkan data dan bukti, bukan sekadar narasi yang berpotensi menyesatkan publik maupun merusak nama baik seseorang.
Ia juga menegaskan tidak akan membalas tuduhan dengan cara serupa. Sebaliknya, dirinya memilih tetap menjaga integritas, bersikap terbuka, serta menghormati mekanisme hukum apabila diperlukan.
“Saya percaya mahasiswa adalah kelompok intelektual yang mampu membedakan antara fakta dan opini, antara kritik yang konstruktif dan propaganda yang dibangun tanpa dasar. Karena itu saya mengajak seluruh elemen gerakan mahasiswa agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Menurut Alfadly, komitmennya sejak awal tidak berubah, yakni memperjuangkan organisasi kemahasiswaan yang independen, berintegritas, serta bebas dari praktik-praktik yang mencederai nilai perjuangan mahasiswa.
Menutup pernyataannya, Alfadly menegaskan bahwa kehormatan dan nama baik setiap orang merupakan hak yang dilindungi hukum. Ia mempersilakan siapa pun yang memiliki bukti atas tuduhan tersebut untuk menempuh mekanisme hukum, bukan menggiring opini di ruang publik.
“Seorang pemimpin tidak dinilai dari seberapa sedikit fitnah yang ia hadapi, tetapi dari bagaimana ia tetap berdiri teguh menjaga integritas ketika fitnah itu datang,” pungkasnya.
Surya Sp