Dugaan Korupsi, UIN Watch Adukan Rektor UIN Jakarta ke Polda

0
Korupsi, UIN Watch, Rektor, UIN Jakarta, Polda
UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta dan beberapa orang terkait dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi, Polda Metro Jaya, pada Kamis (19/11/2020).

LEAD.co.id | UIN Watch melaporkan Rektor UIN Jakarta dan beberapa orang ke Polda Metro Jaya, pada Kamis (19/11/2020). Laporan ini terkait dugaan penyimpangan, pemalsuan Keterangan, penyelahgunaan kewenangan, dan dugaan Korupsi.

Sultan Rivandi dari UIN Watch mengaku mendapatkan laporan dan data dugaan penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, pemalsuan keterangan serta dugaan korupsi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dugaan ini, diketahui dari kecurigaan BPKH saat ada proposal permohonan bantuan dana untuk pembangunan asrama mahasiswa UIN Jakarta dengan menggunakan Logo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atas nama Panitia Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa, tetapi menggunakan 2 Stempel organisasi berbeda yang tidak berada dibawah naungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanpa stempel logo resmi UIN Syarif Hidayatullah di tengahnya.

“Setelah ditelusuri dan diklarifikasi, pembangunan tersebut memang bukan untuk Asrama Mahasiswa UIN, karena tidak ada dalam Rencana dan Strategi UIN Jakarta,” kata Sultan melalui siaran pers UIN Watch.

UIN Watch mengaku telah melakukan klarifikasi ke Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan kelembagaan. Kedua Wakil Rektor tersebut sama sekali tidak mengetahui proposal, proses pembangunan dan penggunaan Asrama Mahasiswa tersebut.

Baca :  KPK Tahan Penyuap Mantan Sekretaris MA

UIN Watch juga mendapat informasi bahwa proses pengajuan proposal telah diajukan ke berbagai lembaga lainnya sebelumnya, dan uang-uang tersebut telah cair dan dipergunakan untuk pembangunan gedung.

Sultan mengatakan, yang tidak kalah penting adalah tentang penggunaan rekening lain selain rekening Badan Layanan Umum (BLU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pasalnya, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum semua uang masuk harus masuk ke Rekening BLU.

“Jika kita lihat Rekening BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah RPL 133 BLU UIN Jakarta untuk DK dengan Nomor Rekening 0727560831 di Bank BNI Cabang 251 Fatmawati,” sebut pernyataan UIN Watch.

Dalam surat permohonan bantuan dana kemaslahatan yang diajukan ke Ketua Badan Pengelola Keuangan Haji, Panitia mencantumkan diantaranya bahwa dana dapat ditransfer melalui “Rekening IDR 7132358812 – Giro Wadih Institusi Bank Syariah Mandiri Kc Ciputat a.n Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.”

Penggunaan Rekening Panitia ini, kata Sultan, mengindikasikan adanya niat melakukan penyimpangan, karena berbeda dengan Rekening resmi BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Uang yang masuk bukan masuk ke rekaning BLU UIN Jakarta, melainkan dibelokkan ke Rekening Panitia.

Baca :  Normalisasi Sungai Malawili, Kejari Sorong Tetapkan Dua Tersangka

“Terkait dengan Pengajuan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Ini sangat berbahaya kalau umat jadi tidak percaya dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Uang jamaah haji dipergunakan untuk nyumbang kelompok-kelompok seperti ini,” sebut dia lagi.

UIN Watch juga menyoroti banyaknya dugaan pelanggaran-pelanggaran hukum lain yang dilakukan Rektor UIN Jakarta. Pihaknya sedang menelusuri hal-hal tersebut.

UIN Watch menduga ada pelanggaran yang dilakukan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Penanggung Jawab Pembangunan dan Ketua Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019 yang berhasil di telusuri UIN Wacth sebagai berikut:
1. Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, dan Pasal 263 (1) KUHP Tentang Pemalsuan Surat.
2. Pasal 3 UU Tipikor ( UU No. 31/1999) Kegiatan menguntungkan diri sendiri dalam suatu korporasi yang dapat merugikan negara.
3. Pasal 12 Huruf e, UU Tipikor (UU No. 20/2001) Pegawai Negeri atau penyelanggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.

Baca :  Mantan Ketua PB HMI bersaing di Bursa Rektor IAIN Lhokseumawe

UIN Wacth menyatakan, berdasarkan data yang dimiliki, diduga merupakan perbuatan Panitia Pembangunan yang didasarkan pada Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor: 475 Tahun 2019 tentang Panitia Pembangunan Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019. Keputusan tersebut ditetapkan/ditandatangani Rektor UIN Jakarta pada 13 Mei 2019. Surat dan lampirannya berkop resmi dan stempel resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Polda Metro Jaya melalui pejabat sentra Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat, Bagian Perencanaan dan Administrasi (BAGRENMIN) telah menerima laporan pengaduan yang disampaikan UIN Watch. Laporan diterima hari Kamis (19/11) Pukul 19.50 WIB.

Karenanya, UIN Wacth mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk segera dan serius melakukan penyelidikan, penyidikan serta mengusut tuntas serta membawa ke proses penuntutan serta persidangan dugaan tindak pidana ini. Pihaknya juga berharap, lembaga lembaga lain seperti Kejaksaan, KPK, dan Ombudsman bisa melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran hukum tersebut.

Reporter: Sally Sumeke
Editor: Aru Prayogi
Sumber: Siaran Pers UIN Watch

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here